Gibran Sudah Mundur, Apakah Proses Hukum Terkait Ijazahnya Tetap Berjalan?
INTRIK.ID, JAKARTA – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak serta-merta mengakhiri seluruh persoalan hukum yang menyeret namanya.
Meski proses pemakzulan melalui DPR dipastikan tidak dilanjutkan, polemik keabsahan dokumen pendidikan yang menjadi salah satu dasar pencalonannya sebagai Wakil Presiden masih menyisakan persoalan hukum dan konstitusional.
Persoalan ini mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan H.M. Subhan terkait Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran.
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang diketok pada 30 Oktober 2026, MA menyatakan surat keterangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2019 tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
MA juga memerintahkan kementerian terkait mencabut surat keterangan tersebut.
Putusan itu kemudian ditindaklanjuti Kemendikdasmen melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 tentang pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut putusan MA tersebut telah bersifat final.
Menurut Yusril, pembatalan surat keterangan itu berlaku sejak dokumen diterbitkan pada 2019 atau bersifat ex tunc.
Dengan demikian, dokumen penyetaraan pendidikan yang sebelumnya digunakan Gibran tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Namun, putusan MA tersebut merupakan perkara tata usaha negara yang menguji keabsahan dokumen administrasi. Putusan itu tidak dengan sendirinya merupakan putusan pidana yang menyatakan Gibran melakukan tindak kejahatan.
Pemakzulan Berhenti, Bukan Berarti Semua Persoalan Selesai
Sebelumnya, polemik putusan MA tersebut mendorong sejumlah anggota DPR mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai langkah awal pemakzulan Gibran.
Sedikitnya 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan tersebut.
Namun, setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026), agenda rapat paripurna DPR untuk membahas usulan HMP dibatalkan.
Anggota DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyatakan proses HMP tidak dilanjutkan karena objek yang hendak diproses sudah tidak ada.
Penghentian jalur pemakzulan tersebut sejalan dengan Pasal 117 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Aturan itu menyebutkan apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri sebelum MPR mengambil keputusan pemberhentian, sidang paripurna MPR untuk memutuskan usulan tersebut tidak dilanjutkan.
Artinya, Gibran tidak lagi diproses melalui mekanisme pemakzulan karena telah menyatakan berhenti dari jabatannya.
Tetapi, penghentian proses politik tersebut tidak otomatis membatalkan putusan MA maupun menghapus konsekuensi hukum dari pembatalan dokumen pendidikan yang telah diputuskan pengadilan.
Apakah Gibran Bisa Tetap Dimintai Pertanggungjawaban Hukum?
Pertanyaan berikutnya adalah apakah masih ada kemungkinan proses hukum terhadap Gibran setelah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden.
Secara prinsip, pengunduran diri dari jabatan publik tidak memberikan kekebalan hukum terhadap seseorang.
Namun, harus dibedakan antara persoalan administrasi negara, pemenuhan persyaratan pencalonan, dan dugaan tindak pidana.
Putusan MA dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 secara khusus menyangkut keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan kementerian.
Karena itu, putusan tersebut tidak bisa langsung dimaknai sebagai penetapan adanya tindak pidana oleh Gibran.
Jika terdapat dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan proses penerbitan atau penggunaan dokumen tersebut, penanganannya harus melalui mekanisme hukum tersendiri, berdasarkan bukti dan unsur pidana yang relevan.
Aparat penegak hukum juga harus memastikan apakah terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, siapa pihak yang bertanggung jawab, serta apakah terdapat bukti yang cukup untuk melanjutkan proses hukum.
Dengan kata lain, mundurnya Gibran tidak otomatis menutup kemungkinan pemeriksaan hukum apabila memang ditemukan dasar dan bukti yang memenuhi ketentuan perundang-undangan.
Persoalan Konstitusional Masih Menjadi Perhatian
Selain persoalan kemungkinan pertanggungjawaban hukum, pembatalan dokumen penyetaraan pendidikan juga menyisakan pertanyaan mengenai konsekuensi konstitusional terhadap pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.
Sebab, dokumen tersebut berkaitan dengan persyaratan pendidikan yang digunakan ketika mendaftar sebagai calon Wakil Presiden.
Sementara itu, mekanisme pemakzulan berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945 memiliki jalur tersendiri, mulai dari DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan MPR.
Kini, setelah Gibran mengundurkan diri, jalur pemberhentian melalui mekanisme tersebut tidak dilanjutkan.
Namun, persoalan mengenai keabsahan dokumen pendidikan dan konsekuensi hukumnya tetap perlu ditempatkan sesuai kewenangan masing-masing lembaga negara.
Pada akhirnya, ada dua hal berbeda yang perlu dipahami publik: Gibran sudah tidak lagi melanjutkan jabatannya sebagai Wakil Presiden, tetapi pengunduran diri tersebut bukanlah putusan pengadilan yang menyatakan seluruh persoalan hukum terkait dirinya telah selesai.
