Desil 3 Jadi 8: yang Salah Angkanya atau Datanya?
Karena itu, tidak adil apabila setiap perubahan desil otomatis dibebankan kepada BPS.
Tetapi sama tidak adilnya apabila setiap persoalan dijawab hanya dengan kalimat:
“Desil itu relatif.”
Sebab masyarakat tidak sedang mempertanyakan kamus.
Masyarakat sedang mempertanyakan nasib mereka di dalam sebuah sistem.
Jangan Jadikan Pemerintah Daerah sebagai Kambing Hitam
Ada persoalan lain yang tidak kalah penting.
Ketika masyarakat melihat perubahan desil, pemerintah daerah sering menjadi pihak pertama yang disalahkan.
Padahal belum tentu pemerintah daerah menjadi pihak yang mengubah data tersebut.
Bisa saja operator di tingkat desa tidak melakukan perubahan. Kabupaten juga tidak melakukan perubahan. Namun angka yang muncul di sistem berubah.
Jika demikian, siapa yang dapat menjelaskan perubahan tersebut?
Di sinilah pentingnya pembagian kewenangan yang terang.
Siapa yang menginput?
Siapa yang memutakhirkan?
Siapa yang memvalidasi?
Siapa yang mengolah?
Siapa yang menentukan peringkat?
Siapa yang menggunakan hasilnya untuk program?
Dan yang paling penting:
Siapa yang bertanggung jawab ketika hasil akhirnya tidak sesuai dengan kenyataan?
Tanpa kejelasan tersebut, masyarakat akan terjebak dalam lingkaran klasik birokrasi.
Bertanya ke desa, diarahkan ke kabupaten.
Bertanya ke kabupaten, diarahkan ke pusat.
Bertanya ke pusat, mendapatkan penjelasan mengenai metodologi.
Sementara persoalan warga tetap belum terjawab.
Perubahan Ekstrem Harus Menjadi Alarm Verifikasi
Sistem data nasional yang digunakan untuk kebijakan sosial seharusnya tidak hanya mampu menghasilkan peringkat.
Sistem juga perlu memiliki mekanisme untuk mengenali anomali.
Perubahan dari desil 3 menjadi 4 mungkin merupakan perubahan yang wajar.
Tetapi perubahan dari desil 1 menjadi 9 atau desil 3 menjadi 8 seharusnya dapat menjadi sinyal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Bukan berarti setiap perubahan ekstrem pasti salah.
Kondisi ekonomi seseorang memang bisa berubah secara drastis.
Namun sistem harus mampu membedakan antara perubahan kesejahteraan yang benar-benar terjadi dengan perubahan yang muncul karena persoalan data.
Di sinilah pentingnya quality control dan anomaly detection.
Jika sebuah sistem mampu mengolah data jutaan keluarga, semestinya sistem tersebut juga dapat memberikan tanda ketika terjadi perubahan yang secara statistik atau administratif tidak lazim.
Jangan sampai satu angka menentukan nasib seseorang tanpa mekanisme koreksi yang memadai.
Ketika Satu Angka Menentukan Akses Bantuan
Bayangkan seorang lansia yang hidup sendiri.
Kondisinya memang rentan dan selama ini tercatat sebagai penerima program bantuan. Kemudian, tanpa memahami apa yang berubah dalam datanya, posisi desilnya tiba-tiba melonjak.
Program bantuan yang selama ini diterima kemudian berhenti.
Ia bertanya:
“Saya berubah menjadi lebih sejahtera karena apa?”
Pertanyaan itu sederhana.
Tetapi negara harus mampu memberikan jawabannya.
Bukan sekadar:
“Itu hasil perhitungan sistem.”
Sebab sistem dibuat oleh manusia.
Dan ketika sebuah sistem menghasilkan data yang berdampak terhadap kehidupan manusia, harus tersedia mekanisme untuk memeriksa, menjelaskan, dan memperbaikinya.
BPS Tidak Perlu Defensif
Menurut saya, BPS tidak perlu bersikap defensif terhadap kritik publik.
Tidak ada sistem data yang sempurna.
