Desil 3 Jadi 8: yang Salah Angkanya atau Datanya?
Justru ketika terdapat kasus perubahan desil yang kemudian dikoreksi setelah verifikasi lapangan, hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya mekanisme pemutakhiran dan koreksi data.
Yang dibutuhkan masyarakat bukan klaim bahwa DTSEN tidak mungkin salah.
Yang dibutuhkan adalah jaminan:
Jika salah, dapat ditemukan.
Jika ditemukan, dapat dijelaskan.
Jika terbukti salah, dapat diperbaiki.
Dan yang tidak kalah penting, proses koreksi tidak boleh bergantung pada seberapa viral kasus seseorang di media sosial.
Jangan sampai warga baru mendapatkan perhatian setelah videonya viral.
Bagaimana dengan warga miskin yang tidak memiliki akses media sosial?
Bagaimana dengan lansia yang tidak memahami teknologi?
Bagaimana dengan keluarga yang bahkan tidak mengetahui bahwa posisi desil mereka telah berubah?
Mereka juga berhak mendapatkan perlindungan yang sama.
Pertanyaan Paling Tajam Justru Sederhana
Karena itu, jika kita ingin memperbaiki DTSEN, pertanyaan publik perlu digeser.
Bukan hanya:
“Mengapa desil saya berubah?”
Tetapi:
“Apa mekanisme audit trail DTSEN yang memungkinkan pemerintah mengetahui variabel apa yang menyebabkan perubahan peringkat kesejahteraan suatu keluarga dari satu desil ke desil lainnya?”
Kemudian:
“Apakah pemerintah daerah dapat mengetahui sumber data, waktu pemutakhiran, variabel yang berubah, dan proses validasi yang menyebabkan perubahan desil tersebut?”
Dan pertanyaan yang paling penting:
“Jika suatu keluarga mengalami perubahan ekstrem dari desil 1 menjadi desil 9, siapa yang secara kelembagaan bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadap anomali tersebut sebelum perubahan itu digunakan untuk mengubah atau menghentikan akses terhadap program pemerintah?”
Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab secara transparan, saya kira sebagian besar kegaduhan publik akan menemukan jalan keluarnya.
DTSEN Harus Menjadi Instrumen Keadilan
DTSEN merupakan langkah besar dalam membangun satu basis data sosial ekonomi nasional.
Karena itu, tujuannya patut didukung.
Namun semakin besar sebuah sistem digunakan untuk menentukan sasaran kebijakan, semakin besar pula tuntutan terhadap akurasi, transparansi, dan akuntabilitasnya.
Ukuran keberhasilan DTSEN bukan hanya berapa banyak data yang berhasil diintegrasikan.
Bukan pula hanya seberapa cepat desil dapat dihitung.
Ukuran keberhasilannya adalah:
Apakah data tersebut benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat?
Apakah kesalahan dapat ditemukan?
Apakah masyarakat memiliki mekanisme koreksi?
Apakah perubahan data dapat ditelusuri?
Dan yang paling penting:
Apakah pemerintah dapat mempertanggungjawabkan keputusan yang dibuat berdasarkan data tersebut?
Pada akhirnya, desil boleh bersifat relatif.
Tetapi kebenaran data tidak boleh relatif.
Pertanggungjawaban pemerintah terhadap data yang digunakan untuk menentukan sasaran perlindungan sosial juga tidak boleh relatif.
Sebab bagi pemerintah, desil mungkin hanya angka dalam sebuah sistem.
Tetapi bagi masyarakat miskin dan rentan, angka tersebut bisa menentukan apakah mereka mendapatkan bantuan atau tidak.
Karena itu, kritik terhadap DTSEN seharusnya tidak dipandang sebagai serangan terhadap BPS maupun pemerintah.
Justru sebaliknya.
Kritik publik merupakan kesempatan untuk memastikan DTSEN benar-benar menjadi data tunggal yang dapat dipercaya.
Bukan hanya karena datanya besar.
Bukan hanya karena sistemnya canggih.
Tetapi karena setiap angka di dalamnya dapat dijelaskan, ditelusuri, dikoreksi, dan dipertanggungjawabkan.
Sebab pada akhirnya, persoalannya bukan sekadar desil 3 menjadi 8. Persoalannya adalah: ketika angka menentukan nasib manusia, siapa yang memastikan angka itu benar?
