Benarkah Menaikkan Pajak untuk Menyelamatkan Keuangan Negara?
Oleh : Meyla Narulita, A.Md.Kep
Baru-baru ini masyarakat Indonesia kembali dibuat heboh dengan kebijakan pemerintah terkait perpajakan. Seperti yang sampaikan oleh menteri keuangan Sri Mulyani, pemerintah berencana untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN di tahun 2025.
Pajak di Sistem Kapitalisme
APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara yang bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling dominan.
Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, pajak itu sifatnya wajib dan memaksa.
Pajak dikumpulkan ke APBN beserta penerimaan negara bukan pajak lainnya lalu didistribusikan ke pemerintah pusat dan daerah maupun desa untuk menunjang pembangunan demi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Salah satunya untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan lain-lainnya. Dan dana yang dipakai diambil dari pajak yang di dalamnya termasuk PPN.
Tarif PPN telah ditetapkan pemerintah Indonesia menjadi 11% sejak 1 April 2022 lalu dan akan dinaikkan secara bertahap sampai 12% di tahun 2025. Kenaikan PPN menjadi 12% ini merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah yang diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP), atas pengesahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 29 Oktober 2021 lalu. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan kenaikan tarif PPN juga bertujuan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara OECD (The Organization for Economic Cooperation and Development). Pasalnya, saat ini tarif PPN Indonesia masih berada di bawah rata-rata tarif negara lain. (pajak.com)
Menurut laporan Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Muchamad Arifin, pada tahun 2024, pencapaian target penerimaan pajak kembali menghadapi tekanan yang cukup besar akibat dampak dari penurunan harga komoditas dan peningkatan restitusi. Sampai dengan Agustus 2024, penerimaan pajak mencapai Rp 1.196,54 triliun atau 60,16% dari APBN 2024. Penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 2.189,3 triliun, atau tumbuh 13,9% dari outlook 2024. Menurut Arifin, pertumbuhan pajak pada 2025 akan ditopang oleh pertumbuhan penerimaan PPh nonmigas, serta PPN & PPnBM. Oleh karena itu, kenaikan PPN ini merupakan strategi optimalisasi yang dilakukan pemerintah agar target penerimaan pajak ini bisa tercapai.
Kenaikan Pajak Menyengsarakan Rakyat
Kenaikan PPN berhubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Seperti membangun rumah sendiri akan kena pajak pertambahan nilai (PPN). Pada 2022, PPN yang berlaku adalah 11% sehingga nilai pajak membangun rumah sendiri adalah 2,2%. Sementara pada tahun 2025, dengan naiknya PPN menjadi 12% pajak membangun rumah sendiri menjadi 2,4%. Tujuannya adalah agar semua proses pembangunan, baik yang dibantu oleh kontraktor maupun sendiri, mendapatkan tanggungan yang sama. Istilahnya adalah untuk menciptakan keadilan. Yang seharusnya adalah negara yang menyediakan rumah murah bagi rakyat tanpa pajak. Namun sayangnya justru rakyat yang di palak dengan dalih keadilan. Lagi-lagi rakyat dirugikan.
Dan lebih menyedihkannya lagi bahwa kenaikan PPN dari tahun ke tahun berpengaruh terhadap makin menurunnya kelompok kelas menengah masyarakat. Pada tahun 2019, jumlah kelompok kelas menengah sebanyak 57,33 juta orang. Namun pada tahun 2024 jumlahnya merosot menjadi 47,85 juta orang. Artinya ada hampir 10 juta orang berada di kalangan bawah dalam kurun waktu tersebut.
Sehingga dapat kita lihat bahwa kebijakan kenaikan pajak yang ditetapkan pemerintah ini menimbulkan kesulitan bagi rakyat bahkan menyebabkan kesengsaraan. Pemerintah seolah menutup mata atas penderitaan rakyatnya. Sehingga ketika memutuskan kebijakan seringkali tidak berpihak kepada kepentingan rakyatnya.
Bentuk Kezaliman Penguasa Sekuler Kapitalistik
Dalam sistem kapitalisme, pajak menjadi instrumen pertama pemasukan negara. Sebab pajak menjadi bagian dari kebijakan fiskal. Kebijakan ini dianggap dapat membantu negara mencapai kestabilan ekonomi dan bisnis sebab dapat menyesuaikan pengeluaran negara dengan pendapatan yang diterima dari pajak. Berbagai sektor barang maupun jasa tak luput dikenai beban pajak. Padahal jika pajak naik maka harga-harga barang dan jasa juga ikut naik. Dan ketika barang dan jasa itu naik maka daya beli masyarakat juga semakin lemah sehingga mengakibatkan perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Dan dari sisi permintaan pasar juga mengalami kesulitan. Namun sayangnya hal ini seperti diabaikan.
