Bawaslu: Belum Ada Larangan Pro Kolom Kosong

    Foto: Divisi P3S Bawaslu Bangka, Fega Erora. (Intrik)

    INTRIK.ID, BANGKA — Kolom kosong tidak memiliki hak politik ataupun hak hukum dalam pilkada 2024.

    Koordinator Bidang Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bangka, Fega Erora menegaskan bahwa kolom kosong bukanlah peserta Pilkada.

    “Kolom kosong bukanlah peserta pemilu sehingga tidak ada hak politik. Dengan bahasa lain, kolom kosong ini bukan manusia atau human,” ungkapnya saat Rakernis pengawasan pemilihan serentak 2024 di Hotel Novila Sungailiat, Senin (23/9/2024).

    Bahkan ia mengatakan kolom kosong juga tidak memiliki ruang untuk berkampanye.

    Space Iklan/0853-1197-2121

    “Jadi hak-hak kampanye kolom kosong tidak ada di dalam regulasi. Untuk itu, tidak ada ruang timses kolom kosong untuk didaftarkan di KPU maupun Bawaslu,” bebernya.

    Meskipun begitu, Fega menegaskan belum ada regulasi yang mengatur tentang larangan untuk masyarakat ataupun kelompok dalam memberikan aksi pro kolom kosong karena merupakan opsi pilihan dalam Pilkada calon tunggal.

    “Bagi yang tidak mau memilih calon tunggal maka boleh untuk memilih kolom kosong,” tegasnya.

    “Apabila ada atribut atau APK yang dipasang oleh pro kotak kosong, maka Bawaslu akan mendorong KPU bersama pemerintah daerah untuk menelaah atau mengkaji batasan-batasannya atau hal yang dilanggar,” tegas Fega.

    Space Iklan/0853-1197-2121
    Mungkin Suka Ini juga:
    Bentuk Syukur, DPC PPP Bangka Tengah Bagi-bagi Nasi dan Kue Kering

    Bentuk Syukur, DPC PPP Bangka Tengah Bagi-bagi Nasi dan Kue Kering

    Gelar Pendidikan Politik dan Buka Puasa Bersama, DPC PPP Bangka Tengah Diapresiasi Wakil Bupati dan Gubernur

    Gelar Pendidikan Politik dan Buka Puasa Bersama, DPC PPP Bangka Tengah Diapresiasi Wakil Bupati dan Gubernur

    Batianus Gantikan Algafry

    Batianus Gantikan Algafry

    Bupati Bangka Tengah Resmi Mundur Sebagai Ketua DPD II Golkar

    Bupati Bangka Tengah Resmi Mundur Sebagai Ketua DPD II Golkar

    Seluruh Dewan dari PKS di Bangka Belitung Rela Potong Gaji dan Tunjangan untuk Korban Banjir Sumatra

    Seluruh Dewan dari PKS di Bangka Belitung Rela Potong Gaji dan Tunjangan untuk Korban Banjir Sumatra

    Kabarnya Sejumlah Pengurus DPD Partai Nasdem Bangka Mengundurkan Diri, Sri Kristin: Sekitar 80 Persen

    Kabarnya Sejumlah Pengurus DPD Partai Nasdem Bangka Mengundurkan Diri, Sri Kristin: Sekitar 80 Persen