
“Delapan area intervensi tersebut, yakni perencanaan APBD, penganggran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah dan pengeluaran BMD,” terangnya.
Kata Pittor, nilai-nilai MCP ini menunjukkan komitmen kekuatan Kepala Daerah dalam mencegah korupsi.
Find some desired keywords.