1.507 Warga Bangka Tengah Masih Buta Huruf, Disdik Akui Data Terbaru Belum Rampung
INTRIK.ID, BANGKA TENGAH – Persoalan pendidikan dasar masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Data Dinas Pendidikan Bangka Tengah mencatat sebanyak 1.507 warga masih mengalami buta huruf, sementara 146 di antaranya merupakan remaja usia 15 hingga 20 tahun berdasarkan data tahun 2022.
Angka tersebut menjadi perhatian karena kelompok usia 15–20 tahun seharusnya sudah berada atau telah menyelesaikan pendidikan jenjang menengah.
Persoalan pendidikan di Bangka Tengah juga tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis. Data Dinas Pendidikan sebelumnya mencatat 436 siswa SMP mengalami putus sekolah sepanjang 2020 hingga 2023.
Sejumlah faktor sosial dan ekonomi disebut menjadi penyebab. Sebagian anak memilih mengikuti orang tua bekerja di kebun, laut maupun sektor pertambangan hingga akhirnya tidak kembali melanjutkan sekolah.
Space Iklan/0853-1197-2121
Baca juga:
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah upaya pemerintah mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan akses pendidikan.
Persoalan lainnya adalah belum tersedianya pembaruan data yang dapat menggambarkan kondisi terkini secara menyeluruh.
Saat dikonfirmasi mengenai perkembangan terbaru jumlah anak putus sekolah dan warga yang mengalami buta huruf di Bangka Tengah, Sekretaris Dinas Pendidikan Bangka Tengah, Esdras Silverius, mengatakan pihaknya masih melakukan pendataan.
“Kami masih menyiapkan data terbaru terkait jumlah anak putus sekolah dan buta huruf di Bangka Tengah. Nanti setelah valid akan kami rilis untuk jadi dasar program,” ujarnya di Koba, Selasa (11/8/2026).
Space Iklan/0853-1197-2121
Pembaruan data menjadi penting karena angka 1.507 warga buta huruf dan 146 remaja usia 15–20 tahun tersebut merupakan data tahun 2022. Tanpa pembaruan, sulit untuk melihat apakah jumlah tersebut mengalami penurunan, tetap atau justru bertambah.
Begitu pula dengan data putus sekolah. Data 436 siswa SMP yang tercatat pada periode 2020–2023 perlu diperbarui agar pemerintah dapat mengetahui kelompok usia dan wilayah yang masih membutuhkan intervensi.
Butuh Program yang Terukur
Persoalan tersebut membutuhkan langkah yang tidak hanya berorientasi pada kegiatan seremonial, tetapi juga program yang dapat diukur hasilnya.
Pemetaan warga buta huruf hingga tingkat desa, penguatan pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C, pembelajaran bagi masyarakat dewasa serta penanganan anak berisiko putus sekolah dapat menjadi bagian dari strategi yang lebih terarah.
Kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah juga diperlukan, terutama untuk menangani faktor ekonomi yang membuat sebagian anak meninggalkan sekolah.
Sebab, persoalan pendidikan tidak selalu berhenti pada ruang kelas. Ketika anak memilih bekerja membantu keluarga, pemerintah perlu memastikan terdapat intervensi yang mampu menjaga mereka tetap memperoleh hak pendidikan.
Dengan masih adanya data ribuan warga yang mengalami buta huruf serta ratusan anak yang sebelumnya tercatat putus sekolah, pembaruan data dan program intervensi menjadi semakin penting.
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah diharapkan tidak hanya memiliki target peningkatan pendidikan, tetapi juga mampu menunjukkan data terbaru, lokasi persoalan, program yang dijalankan, serta hasil yang telah dicapai.
Sebab, setiap angka dalam data pendidikan bukan sekadar statistik. Di baliknya terdapat warga yang membutuhkan kesempatan untuk belajar dan anak-anak yang membutuhkan kesempatan untuk melanjutkan masa depan mereka. (*)
Mungkin Suka Ini juga:
