Waduh PPDB Zonasi Muncul Polemik Nih
Menurut Jauhari ada kejanggalan jika jalur Zonasi mencatumkan nilai Raport dan peringkat, karena tidak sesuai dengan makna zonasi.
“Sekiranya menerapkan sistem Zonasi berdasarkan Juklak dan Juknis di keluarkan oleh dinas pendidikan provinsi Babel 2 Mei 2023, sebelumnya di zaman Gubernur Erzaldi Roesman Johan membuat aturan Zonasi tersebut tidak berpatokan pada nilai rapot atau peringkat dan ini muncul Juklak dan Juknis, membuat kacau karena referensinya berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan dan Peraturan Menteri. kami menduga hal ini bisa terjadi hampir di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia dengan sistem yang kacau balau tersebut,” pungkasnya.
Berkaitan dengan Juklak dan Juknis dikeluarkan Diknas Provinsi Babel, Jauhari menyebutkan kalau website Kemendikbud tidak mencatumkan syarat nilai Raport.
“Dasar Nilai Raport dari kelas 1,2 dan 3 SMP semester 1 hingga 5 yang di syarat kan dalam Juknis tersebut pada saat itu kita lagi menghadapi Pandemi Covid 19 yang mana banyak anak anak sekolah di liburkan dan belajar secara off line tentu hal ini wajib di koreksi oleh pemerintah.
Mengacu hal di atas ternyata Sekolah Menengah Atas/Atau Umum sudah beralih menjadi Sekolah Unggulan
Apakah ada dasar Juklak dan Juknis tersebut menerapkan Nilai pada jalur Zonasi karena dari hasil Searching kami di Website Kemendikbud tidak menampilkan secara utuh tentang persyaratan nilai tersebut,” ujarnya.
