
BELITUNG TIMUR, INTRIK.ID — Aksi demonstrasi yang terjadi di wilayah operasional PT Timah di Kabupaten Belitung Timur menjadi sinyal bahwa ada persoalan yang perlu segera dijawab melalui komunikasi dan langkah konkret.
Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Belitung Timur, Irwansyah, mendorong kondisi pascademonstrasi menjadi momentum bagi PT Timah, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, hingga penambang rakyat untuk kembali duduk bersama.
Menurut Irwansyah, keresahan masyarakat yang muncul belakangan ini bukan persoalan yang datang tiba-tiba. Salah satu yang menjadi sorotan berkaitan dengan harga serta mekanisme pembelian bijih timah masyarakat.
Ia menilai PT Timah memiliki sejarah panjang dengan masyarakat Belitung Timur. Keberadaan perusahaan, menurutnya, tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pertambangan, tetapi juga pernah bersinggungan langsung dengan pembangunan berbagai fasilitas yang digunakan masyarakat.
Karena itu, Irwansyah berharap PT Timah kembali memperkuat kehadirannya di tengah masyarakat, khususnya ketika sebagian masyarakat masih menggantungkan kehidupan dari sektor pertambangan.
“Kami berharap PT Timah comeback again ke wilayah karena masyarakat rata-rata hidup dari tambang. Kami tetap berprasangka baik dan berharap PT Timah kembali hadir bersama masyarakat,” katanya.
Irwansyah menilai salah satu pekerjaan rumah paling penting setelah aksi demonstrasi adalah membangun kembali komunikasi yang terbuka.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan ruang untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperoleh penjelasan langsung mengenai kebijakan perusahaan, termasuk regulasi dan mekanisme pembelian bijih timah.
“Transparansi dan keterbukaan sangat penting. Kami juga mengimbau agar jajaran PT Timah di wilayah dapat melakukan pertemuan dengan aktivis dan kelompok masyarakat. Dalam jangka pendek, LSM dan ormas perlu dirangkul karena ini bagian dari kultur masyarakat Belitung Timur,” ujarnya.
Ia menilai komunikasi yang intensif dapat mengurangi kesalahpahaman dan mencegah informasi yang tidak utuh berkembang di tengah masyarakat.