BANGKA. SUNGAILIAT. INTRIK.ID – Sudah hampir 21 hari terhitung mulai pengiriman surat pertama Persatuan Wartawan Liputan Pemerintah Kabupaten Bangka ( PWLPKB ) hingga digelar rapat kordinasi ketiga PWLPKB , Selasa ( 30/1/2024), Belum ada jawaban resmi mengenai permohonan audiensi dari pihak PJ Bupati Bangka.
Sebelumnya PWLPKB sudah melayangkan surat pertama kepada PJ Bupati Bangka nomor : 02/PWLPKB/II/2024 tentang Permohonan audiensi, tanggal pengiriman surat 9/1/2024 namun belum ada tanggapan. Beberapa waktu kemudian PWLPKB kembali layangkan surat kedua nomor : 04/PWLPKB/I/2024 tentang Permohonan jawaban Jadwal audiensi, lagi – lagi belum ada jawaban resmi, tanggal pengiriman surat 17/1/2024.
Menyikapi hal tersebut sebanyak 20 wartawan tergabung dalam PWLPKB, melalui hasil rapat sudah mengambil langkah selanjutnya. Koordinator PWLPKB Herman Saleh, dalam keterangan resminya mengatakan PWLPKB dalam dekat akan menyampaikan aspirasi di depan umum.
“Setelah melalui beberapa opsi dalam rapat ke Tiga PWLPKB , berdasarkan kesepakatan kawan – kawan dalam waktu dekat akan menyampaikan aspirasi didepan umum, mengenai lambatnya respon surat permohonan audiensi,” ungkapnya.
Bukannya hanya penyampaian aspirasi depan umum, kalau memang belum juga ada respon PJ Bupati Bangka, menyampaikan hasil rapat Herman Saleh menyebutkan PWLPKB akan membawa masalah tersebut ke Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) dengan DPRD Bangka.
“Nanti pada saat pelaksanaan penyampaian aspirasi depan umum, kita minta PJ Bupati langsung nemuin, kita tidak mau ada yang mewakili. Kalau pun saat hari pelaksanaan penyampaian aspirasi tidak sesuai harapan, PWLPKB hari itu juga layangkan surat resmi kepada DPRD Bangka untuk permohonan RDP,” kata Herman Saleh.
Dilain tempat sebagai bagian unsur publik, Bujang Musa selaku konsultan Hukum berpendapat selaku pejabat publik, seharusnya menunjukkan sikap yang bijak.
“Terkait dengan hubungan baik antara pejabat publik dengan pihak awak media, ya Pj bupati M Haris harus menjalankan hubungan itu, jangan sampai masing – masing dari salah satu pihak salah menafsirkan. PJ Bupati atau pejabat publik seharusnya menunjukan sikap yang bijak dalam berkomunikasi,” kata Bujang Musa.
Lebih lanjut Bujang Musa memberikan pendapatnya, jika tidak ada respon baik terhadap permohonan awak media bisa jadi berdampak buruk bagi Pemkab Bangka.
“Bila sikap pj ini tetap tidak merespon permintaan audiensi oleh rekan media,bukankah tidak mungkin akan berdampak terhadap baik buruknya Pemkab Bangka,” tutupnya.
