Putusan MK Belum Redakan Polemik Ijazah Gibran, KPU dan Bawaslu Dilaporkan ke DKPP
Namun, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut. MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden melalui perkara itu.
Putusan tersebut tidak sama dengan putusan yang menyatakan seluruh dalil pelapor terbukti benar. MK menangani perkara dalam kewenangannya, sedangkan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan persoalan yang dimintakan pemeriksaan melalui DKPP.
Karena itu, pelaporan KPU dan Bawaslu tidak otomatis berarti para komisioner terbukti melanggar etik. DKPP perlu memeriksa laporan, bukti, serta keterangan pihak-pihak terkait sebelum menentukan tindak lanjut dan kemungkinan sanksi.
Polemik Berlanjut ke Akuntabilitas Penyelenggara Pemilu
Perkembangan ini memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran kini meluas dari keabsahan dokumen pencalonan ke proses pembentukan aturan dan pengawasan pemilu.
Pertanyaan yang diajukan pelapor bukan hanya menyangkut dokumen pendidikan seorang calon, melainkan juga bagaimana sebuah ketentuan dapat masuk ke dalam peraturan, siapa yang mengusulkannya, dan bagaimana penyelenggara pemilu memastikan aturan tersebut sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.
Jawaban atas pertanyaan itu membutuhkan pemeriksaan berdasarkan dokumen resmi dan keterangan pihak-pihak yang terlibat.
Bagi publik, proses pemeriksaan etik di DKPP menjadi salah satu mekanisme untuk menguji akuntabilitas penyelenggara pemilu. Namun, hasil akhirnya tetap bergantung pada bukti dan penilaian lembaga yang berwenang.
Dengan demikian, meskipun putusan MK telah mengakhiri perkara yang diajukan ke lembaga tersebut, perdebatan mengenai proses penyusunan PKPU dan pengawasan pencalonan masih berlanjut melalui laporan etik yang baru diajukan.
