Perjalanan Panjang Menuju Kedaulatan Pangan
Oleh : Nurul Aryani (Tenaga Pendidik dan Aktivis Dakwah)
“Petani miskin bukan disebabkan oleh hama, tetapi oleh tata niaga yang tidak adil” inilah petikan dari Pidi Baiq seorang penulis Indonesia. Petikan ini relevan dengan kondisi dunia pertanian tahun ini, dimana Indonesia lagi-lagi memutuskan untuk impor beras.
Perum Bulog mendapat penugasan dari Badan Pangan Nasional untuk impor beras sebanyak 2 juta ton. Keputusan impor ini diambil untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP) hingga akhir tahun 2023. Pemerintah juga menambah impor sebanyak 1 juta ton dari India. Kementerian Perdagangan bahkan sudah melakukan penandatanganan kerjasama dengan India. Sehingga ketika CBP menipis beras bisa langsung dipesan dan dikirim. Mendag Zulkifli Hasan menyatakan bahwa ini sebagai bentuk antisipasi atas dampak el nino. (Kontan.co.id 15/06/2023).
Dengan demikian total rencana impor beras tahun ini mencapai 3 juta ton. Dan sudah terealisasi sebanyak 415 ribu ton.
Impor Merugikan Petani
Impor beras saat ini dinilai tidak tepat karena di beberapa wilayah Indonesia petani masih panen raya. Ketua Umum SPI (Serikat Petani Indonesia) Henry Saragih juga menilai pengumuman impor beras oleh pemerintah pasti berpengaruh baik secara priskologis maupun langsung terhadap harga di tingkat petani. SPI juga menilai impor beras merupakan akibat dari lambatnya pemerintah mengambil kebijakan, di mana Bulog tidak menguasai CBP dari tahun lalu dan masalah tersebut berlanjut hingga tahun ini.(CNN Indonesia 28/03/2023)
Impor beras hingga jutaan ton memang jelas bukan kebijakan yang menguntungkan petani. Keputusan pemerintah untuk mengamankan CBP juga harusnya sudah diperhitungkan sejak jauh-jauh hari, adanya program bantuan sosial hingga fenomena el nino yang sudah bisa diprediksi semestinya mendorong pemerintah menyusun perencanaan yang matang. Sehingga sejak dua atau satu tahun lalu pemerintah sudah berupaya untuk meningkatkan stok beras dan menyerap sebanyak-banyaknya beras dari petani dalam negeri.
Kebijakan impor beras memang akan lebih praktis dan cepat untuk menambah stok beras nasional dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang ini akan merugikan petani. Apalagi sejak awal 2023 lalu sudah mulai panen raya dibeberapa daerah Indonesia. Di Jawa Barat misalnya panen berlangsung sejak Januari hingga April. Panen raya juga terjadi dibeberapa wilayah Indonesia seperti Aceh, Cirebon, Bali, Kendari, Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan lain-lain.
Impor yang dilakukan ketika panen raya akan mengakibatkan harga gabah jatuh sehingga petani akan rugi. Apalagi petani sudah menghabiskan biaya besar diawal masa tanam. Pengeluaran untuk membeli bibit, pupuk, pestisida, membayar biaya pekerja, pengairan dan lain-lain saja sudah semakin besar. Jika diakhir masa panen keuntungan tidak sebanding atau bahkan malah merugi tentu ini akan membuat petani lesu untuk bertani.
Impor Membahayakan Kedaulatan Pangan
Terlepas dari adanya prediksi el nino. Nyatanya setiap tahun Indonesia juga melakukan impor beras.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang di-update 12 Agustus 2022, menyebutkan bahwa data impor beras pada tahun 2019 yakni sebanyak 444.508,8 ton dan 2020 sebanyak 356.286,2 ton. Sedangkan pada tahun 2021 meningkat keangka 407.741,4 ton. (Finance.detik.com 14/08/2022)
Lonjakan impor beras terbanyak sejak tahun 2000 terjadi setahun menjelang tahun politik. Misalnya saja pada 2018 menjelang pemilu 2019 pemerintah melakukan impor beras mencapai 2,2 juta ton. Pada tahun 2023 ini juga menjelang tahun politik 2024 Indonesia juga berencana mengimpor 3 juta ton beras.
