
INTRIK.ID, PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang akan menggunakan data BPS sebagai rujukan dalam menyusun arah kebijakannya.
Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Juhaini usai menghadiri rilis resmi BPS mengatakan data resmi BPS tersebut menjadi acuan ataupun pijakan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Kota Pangkalpinang.
“Kebetulan saat ini kami sedang melakukan perubahan RKPD dan KKPD, karena banyaknya program dukungan terhadap kebijakan presiden terpilih. Termasuk rasionalisasi pendapatan daerah yang perlu disesuaikan dengan potensi dan arahan kebijakan nasional,” ujar Juhaini.
Ia juga menegaskan pemerintah Kota Pangkalpinang berkomitmen untuk menyinergikan seluruh data tersebut dalam upaya menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Dari data BPS Kota Pangkalpinang, tercatat inflasi tahunan (year-on-year/yoy) sebesar 1,67 persen pada April 2025, dengan inflasi bulanan (month-to-month/mtm) 0,85 persen dan inflasi tahun kalender (year-to-date/ytd) sebesar 1,89 persen. Dibandingkan dua tahun sebelumnya, angka inflasi yoy Pangkalpinang terpantau lebih rendah dari April 2024 (2,39 persen) dan April 2023 (2,78 persen).
Ketua BPS Kota Pangkalpinang, Dewi Savitri menjelaskan bahwa inflasi tersebut didorong oleh kenaikan harga pada beberapa kelompok pengeluaran, antara lain perawatan pribadi dan jasa lainnya, rekreasi, olahraga dan budaya hingga perlengkapan dan pemeliharaan rumah tangga.
“Secara umum, inflasi di Pangkalpinang masih berada dalam level yang relatif aman dan terkendali. Namun kita tetap harus waspada, terutama menghadapi momen besar seperti Iduladha, di mana permintaan masyarakat cenderung meningkat,” jelas Dewi.