Pemkab Bateng Sampaikan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026

INTRIK.ID, BANGKA TENGAH- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Tengah resmi menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (21/7/2025).

Dalam rencana itu, Pemkab menetapkan tiga prioritas utama pembangunan di tahun depan, meskipun APBD 2026 diproyeksikan mengalami defisit Rp91,2 miliar.

Baca juga:

Angin Kencang Robohkan Atap Rumah Warga Desa Perlang

Mengusung tema “Peningkatan Nilai Tambah Komoditas dan Kesejahteraan Sosial”, Pemkab Bangka Tengah menetapkan tiga fokus pembangunan, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

2. Kesejahteraan sosial yang merata dan berkeadilan

Baca juga:

DRPD Bangka Tengah Setuju Pembatasan Izin Ritel Modern

3. Pelayanan publik yang inovatif dan berkualitas

Kebijakan ini disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan jangka panjang daerah, seperti RPJPD 2025–2045, RPJMD 2025–2029, serta RKPD 2026.

Baca juga:

Tak Ada Anggaran dan Raperda Belum Rampung, Pilkades Bangka Tengah Terancam Molor

10 Program Prioritas Bateng 2026

Selain tiga prioritas utama, Pemkab juga menetapkan 10 program prioritas yang akan jadi panduan arah pembangunan tahun 2026, yakni:

Baca juga:

HUT ke-23 Bangka Tengah, DPRD Ajak Pemuda Ambil Bagian

1. Peningkatan produktivitas KUMKM dan investasi

2. Nilai tambah sektor pertanian dan perikanan

3. Akses dan kualitas layanan kesehatan

Baca juga:

DPRD Bangka Tengah Bahas Pembentukan LP hingga Lembaga Adat

4. Penguatan vokasi dan penguasaan IPTEK

5. Peningkatan pendidikan dari usia dini hingga SDM profesional

6. Pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar

7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

8. Pelayanan publik prima dan responsif

9. Penguatan jaring kesejahteraan sosia

10. Pengurangan angka kemiskinan

Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda, dalam laporannya menyampaikan bahwa kondisi fiskal 2026 memang menantang. Penurunan pendapatan daerah dipicu belum ditetapkannya Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui Perpres.

“Kita tetap mengutamakan program yang berdampak langsung pada masyarakat. Meskipun defisit Rp91,2 miliar, fokus pembangunan harus tetap efektif, efisien, dan berorientasi hasil,” ujar Efrianda.

Rinciannya, pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp819,9 miliar, atau turun 13,06% dibanding APBD Induk 2025 yang mencapai Rp943,1 miliar. Belanja daerah mencapai Rp911,1 miliar dengan komposisi:

– Belanja operasi: Rp682,4 miliar

– Belanja modal: Rp57,2 miliar

– Belanja tidak terduga: Rp5 miliar

– Belanja transfer: Rp112,05 miliar

– Penerimaan pembiayaan diperkirakan nol alias nihil, sehingga defisit diperkirakan Rp91,2 miliar.

Di sisi lain, Ketua DPRD Bangka Tengah, Batianus, menanggapi dengan tegas bahwa prioritas pembangunan yang dirancang harus benar-benar dijalankan dan tidak hanya sebatas dokumen.

“Kita sepakat dengan program prioritas tersebut, tapi pelaksanaannya harus konkret. Jangan hanya rencana di atas kertas, apalagi kondisi fiskal sedang sempit,” kata Batianus.

Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi dan evaluasi terhadap program yang tidak efektif di tahun-tahun sebelumnya.

Beberapa target indikator makro yang ditetapkan Pemkab Bangka Tengah untuk 2026 antara lain:

– Pertumbuhan ekonomi: 3,71%–3,84%

– PDRB per kapita: Rp59,31 juta – Rp61,02 juta

– Tingkat kemiskinan: 5,12%

– Pengangguran terbuka: 3,90%–3,92%

– IPM (Indeks Pembangunan Manusia): 73,69

– IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup): 73,03

– Gini Rasio: 0,210 – menunjukkan kesenjangan rendah

Dengan proyeksi yang cukup ambisius namun dibayang-bayangi defisit anggaran, Pemkab dan DPRD Bangka Tengah sama-sama menegaskan komitmen untuk menghadirkan pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat.