
Solusi ke depan perlu mengarah pada penguatan sistem akuntansi sektor publik yang lebih transparan dan berbasis hasil (result-based budgeting). Pemerintah daerah harus melibatkan teknologi pengawasan real-time, audit internal yang rutin, dan keterbukaan data publik dalam tiap proses pengadaan dan pengelolaan anggaran air bersih. Selain itu, upaya kolaboratif antara BUMD, sektor swasta, dan masyarakat perlu difokuskan pada efisiensi distribusi dan pemanfaatan dana secara cerdas, seperti melalui model Public-Private Partnership yang diawasi dengan sistem kontrol akuntansi yang ketat.
Efisiensi dana pengelolaan air bersih bukan sekadar persoalan teknis, tapi juga menyangkut hak dasar masyarakat dan tanggung jawab moral pemerintah. Dengan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang kuat dan pengendalian manajemen yang akurat, Bangka Belitung bukan hanya bisa mencapai swasembada air bersih, tetapi juga membuka jalan untuk pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Sebab air bersih bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga keadilan dalam pengelolaannya.