INTRIK.ID, BANGKA TENGAH– Ketua DPRD Bangka Tengah Mehoa sebut bupati Bangka Tengah pasif dan tidak memberikan solusi untuk 644 karyawan sawit yang di PHK oleh CV. MAL dan MHL perusahaan sawit milik Aon.
Padahal, DPRD sudah berupaya menyampaikan aspirasi kepada Eksekutif karena wewenang DPRD yang terbatas serta bukan eksekutor kebijakan untuk masalah ini.
“Kami DPRD memang bagian dari pemerintah, namun kami juga punya wewenangnya terbatas. Kami cuma bisa penyampaian aspirasi saja, tapi eksekusi tetap di eksekutif, ” ucapnya Rabu (29/5/2024) di Koba.
Mehoa menegaskan, Pemegang kewenangan dan eksekutor kebijakan ada pada Bupati atau PJ Gubernur yang bisa secara langsung memberikan solusi atas segala isu yang terjadi di Bangka Tengah atau Bangka Belitung ini.
“Yang punya kewenangan maksimal itu PJ Gubernur atau Bupati. Harusnya cepat memberikan solusi. Kan sudah diberitahukan ke dina terkait masalah PHK. Harusnya langsung di bahas Bupati untuk solusinya. Jadi saya mohon PJ Gubernur dan Bupati segera lakukan sesuatu. Smelter saja bisa diambil alih, kenapa sawit ini gak, ” ujarnya.
“Kalau kami DPRD sebagai fungsi menerima segala aspirasi masyarakat. Jadi tolong ya perhatikan Buruh, karyawan dan masalah sebesar ini, ” lanjutnya.
Mehoa mengungkapkan, jika ini tidak diselesaikan secara cepat maka banyak anak putus sekolah dan kuliah, kriminal meningkat, banyak kredit macet serta dampak lainnya yang membuat ekonomi Bangka Tengah semakin terpuruk.
Mehoa berharap, PJ Gubernur dan Bupati segera menyelesaikan masalah ini karena dampak negatif sampai ke semua lapisan masyarakat.
