INTRIK.ID, BANGKA TENGAH – Masyarakat lingkar tambak udang (Desa Kurau, Desa Penyak dan Desa Guntung) menyampaikan aspirasinya ke DPRD Kabupaten Bangka Tengah terkait dampak sosial yang ditimbulkan oleh tambak udang.
Masyarakat merasa adanya tambak udang di desanya justru mencemari lingkungan baik sungai, laut hingga udara.
Perwakilan masyarakat, Dairi mengatakan beberapa kebun sawit masyarakat yang berdekatan dengan tambak udang turut tercemar.
“Lewat saja jalan sepanjang koba-kurau pasti tercium bau busuk. Terus coba lihat lagi RTRWnya tidak jelas. Terus banyak nelayan ngeluh menemukan ikan mati dan susah nyari ikan dipinggir yang lautnya bersentuhan dengan tambak udang. Nah ini bermasalah bagaiman izinnya bisa keluar,” ujarnya, Selasa (16/7/2025).
Ia mengatakan adanya tambak udang di desa ini juga tidak banyak mengambil pekerja lokal. Untuk itu ia meminta pemerintah untuk bertindak.
“Sudah banyak pemberitaan dan viral tambak udang ini. Tindakan tegas belum ada juga. Dampak sosial juga paling ngasih sembako. Terus banyak pekerja juga orang luar,” lanjutnya.
Pria yang akrab disapa Dodoi itu juga meminta agar pemerintah mengatur retribusi untuk masyarakat sesuai peraturan berlaku dan memperhatikan wilayah terdampak.
“Kadang ngadu CSR pilih-pilih juga tambak udang ini. Terus pegawai dari luar dikurangi dan berdayakan masyarakat lokal. Kami juga meminta DPRD sebagai perwakilan rakyat turun melihat langsung. Terus retribusi juga untuk wilayah terdampak untuk diatur,” tukasnya.
Disisi lain Kades Penyak, Saparudin juga menyampaikan keluhan masyarakat tentang kebun, sungai dan juga sekolah-sekolah sekitar yang terganggu dengan dampak tambak udang itu.
“Masyarakat tidak menolak investasi. Malah suka ada pihak swasta yang mau investasi. Tapi harus perhatikan dampak lingkungan, dampak sosial dan dampak lainnya yang malah merugikan masyarakat, ” ujarnya.
“Anak-anak sekolah terganggu karena bau, terus banyak kebun warga tercemar serta sungai tercemar. Ditambah banyak pegawai luar tanpa melapor ke pemerintah setempat termasuk banyak nelayan mengeluh karena ikan sekitar tambak sudah tidak ada. Maka harus ditata ulang dengan baik, ” tuturnya.
Di tempat yang sama Ketua DPRD Bangka Tengah, Batianus menegaskan bahwa setiap investasi memang harus berdampak ekonomi dan sosial paling pertama untuk masyarakat sekitar perusahaan.
“Kalau ada pihak swasta investasi wajib memberikan dampak bagi warga sekitar dulu. Baru untuk Kabupaten tersebut. Namun jika tidak berdampak maka itu ada tata kelola yang salah, ” tegasnya.
Ia juga meminta agar pemerintah segera menyelesaikan permasalahan ini dengan win win solusi agar tak ada pihak yang dirugikan dan kedepankan musyawarah untuk mufakat.
“Ini akan kami carikan solusi bersama pemerintah, perusahaan dan masyarakat agar investasi berjalan, masyarakat tidak dirugikan yang membuat semua jadi untung, ” tuturnya.
