
“Kami sudah ke PT Timah dan kami sudah sepakat kami maunya BUMDes yang digunakan untuk mengelola. Tiba-tiba ada bahasa akan dikelola Koperasi. Mana kedudukan yang lebih tinggi dan legalitas jelas, koperasi apa BUMDes. Jangan terbalik begini, ” ungkapnya.
“Gak ada asalamualaikum, malah ngajak warga kami yang ketua RT pula untuk ikut rombongan tanpa sepengetahuan saya sebagai Kades. Apa itu beradab. Kalau memang itu bisa legal tanpa kami desa, coba saja dilegalkan, ” lanjutnya.
Astiar berharap, PT Timah bisa lebih menyikapi kisruh yang ada di lapangan dengan baik serta bisa berkomitmen dengan kesepakatan yang awal bahwa akan melibatkan BUMDes Nibung.
Sementara itu, Perwakilan warga sekitar Hendri meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi saat ini.