Jangan Biarkan Konflik Elite Menyandera Pemerintahan Babel
Di sinilah persoalan utamanya. Ketika proses hukum bersinggungan dengan rivalitas kekuasaan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nasib seorang pejabat, melainkan marwah pemerintahan daerah secara keseluruhan.
Publik Babel tentu tidak ingin melihat pemerintahan berubah menjadi arena saling menjatuhkan antarelite. Rakyat memilih gubernur dan wakil gubernur untuk bekerja bersama membangun daerah, bukan mempertontonkan konflik politik yang berujung pada instabilitas pemerintahan.
Jika benar ada ketegangan politik di internal pemerintahan, maka hal itu seharusnya diselesaikan secara etis dan terbuka, bukan melalui manuver yang memunculkan dugaan penggunaan jalur hukum sebagai alat politik. Sebab ketika hukum mulai dipersepsikan sebagai instrumen kekuasaan, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi akan runtuh perlahan.
Yang menjadi korban pada akhirnya bukan hanya individu, tetapi masyarakat Bangka Belitung sendiri. Program pembangunan bisa tersendat, birokrasi menjadi tidak solid, dan aparatur pemerintahan bekerja dalam suasana penuh ketidakpastian.
