Jabatan Kepala Dinas Tidak Tergantikan, Mempuni atau Kepentingan?
Sangat tidak efisien jikalau individu menjabat sebuah kepala dinas, hanya mengatur kepentingan tertentu. satu sisi ada pihak diuntungkan, boleh jadi publik dirugikan. Sangat berpotensi adanya kekuatan besar dibalik tidak tergesernya jabatan kepala dinas tersebut.
Pengaruh power full kemungkinan bisa mempengaruhi kepala daerah, sehingga kewenangannya untuk merotasi suatu kepala dinas tertentu akan berpikir ulang. Bukan rahasia umum seseorang menjabat kepala dinas, bukan dari latar pendidikannya, semua itu kembali kepada kewenangan kepala daerah.
Nah bagaimana jabatan kepala dinas sesuai latar pendidikan, akan tetapi tidak tergantikan. Begitu juga jabatan kepala dinas tidak sesuai pendidikan, sering masuk daftar rotasi. Semua ini kembali lagi kepada kebijakan kepala daerah, memilih kepala dinas mempuni atau kepentingan.
