Harta AKBP Andika Dharma Sena Tembus Rp4 Miliar, Tanah dan Bangunan Jadi Penyumbang Terbesar
Sementara kendaraan dan mesin mencapai sekitar 9,9 persen, sedangkan kas dan setara kas sekitar 3,7 persen.
Komposisi ini memperlihatkan bahwa sebagian besar kekayaan yang dilaporkan Andika berada dalam bentuk aset properti.
Mengapa LHKPN Menjadi Perhatian?
LHKPN merupakan instrumen transparansi yang digunakan untuk memantau harta kekayaan penyelenggara negara.
Melalui laporan tersebut, masyarakat dapat mengetahui gambaran aset yang dimiliki pejabat publik, termasuk perubahan kekayaan dari satu periode pelaporan ke periode berikutnya.
Namun, angka Rp4,05 miliar tersebut tidak bisa langsung dianggap sebagai indikasi penyimpangan.
Besarnya kekayaan seseorang bukan bukti tindak pidana. Penilaian kewajaran harus mempertimbangkan riwayat perolehan aset, penghasilan, kewajiban, serta perubahan kekayaan dari tahun ke tahun.
Publik Berhak Mengetahui, Kewajaran Harus Diperiksa Berdasarkan Data
Di tengah polemik yang menimpa Andika, keterbukaan informasi mengenai kekayaan pejabat publik menjadi salah satu aspek yang layak diperhatikan.
