Hampir Separuh Dewan Tak Hadir Saat Rapat Paripurna Bupati Bangka Tengah

INTRIK.ID, BANGKA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangka Tengah (DPRD Bateng) menggelar rapat paripurna di Gedung DPRD Bateng di Bypas Koba, Kamis (30/6/2022).

Dari rapat tersebut, hampir setengah jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah kosong saat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 oleh Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman.

Dari pantauan intrik.id terdapat 11 kursi dewan yang tidak diduduki oleh pemiliknya. Bahkan kursi ketua dewan juga terpaksa diisi oleh wakil ketua I DPRD Bangka Tengah Batianus karena tidak dapat hadirnya ketua DPRD Bateng.

Pihak intrik masih mencoba menghubungi dan mencari tahu kenapa tak hadirnya 11 Dewan Tersebut.

Baca juga:

Desa Batu Belubang Darurat Narkoba, Kades Desak PT Timah dan Aparat Lakukan Sweeping di Area Tambang

Sekertaris Dewan Jauhari saat dihubungi melalui whatsapp enggan berkomentar tentang hal ini.

“Saya tidak punya wewenang untuk menjawab. Biar pak Wakil Ketua I DPRD saja yang menjawab. Saya kirim nomornya untuk konfirmasi, takut tidak satu pintu dan salah jawab,” jelasnya.

Anggota dewan Maryam saat ditemui selesai rapat paripurna mengatakan bahwa anggota dewan yang lain tidak ikut hadir karena masih mengikuti bimbingan teknis.

Baca juga:

Camat Sungai Selan Kritik PT Timah: Jangan Sampai Rapat PPM Hanya Seremonial!

“Yang lain kayaknya ada agenda lain. Ada Bimtek dan kalau gak salah ada rapat di DPR RI jadi gak bisa hadir,” terangnya.

Ditempat lain, Wakil Ketua I DPRD Bateng, Batianus mengatakan ada beberapa anggota yang sedang ikut Bimbingan Teknologi (Bimtek) dari 2 fraksi.

“Fraksi Gerindra dan PKS setahu saya sedang Bimtek. Lainnya saya gak tau,” jelasnya.

Baca juga:

PT Timah dan Pemkab Bangka Tengah Sinkronkan RIPPM dengan RPJMD

Ketua DPRD Bangka Tengah Mehoa saat dikonfirmasi atas tidak hadirnya mengatakan, dirinya sedang ada rapat di DPR RI.

“Semua Ketua DPRD se Babel mendapat Perintah Ketua DPD untuk rapat di DPR RI. Sebagai petugas partai harus ikut perintah. Ini masalah kepentingan perut Rakyat,” jelasnya.

“Untuk mimpin rapat paripurna dan mimpin rapat badan musyawarah sudah saya disposisi dengan surat dan ke pribadi waka (wakil ketua-red) dan pimpinan fraksi, sekwan, semua anggota tiga hari yang lalu,” tambahnya.(Erwin)