Gerakan Rebut Kembali Pulau Tujuh
BANGKA BELITUNG. INTRIK.ID – Awal mula polemik dimulai tahun 2000 terkait kepemilikan Pulau Tujuh. Sejak dilakukannya pemekaran provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2000. Berdasar Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 Pulau Tujuh masuk wilayah Kabupaten Bangka.
Kemudian Undang-undang 31 Tahun 2003 Pulau Tujuh juga tercatat masuk Kabupaten Lingga, adanya pemekaran provinsi kepulauan Riau. Dalam buku berjudul Kampoeng di Bangka, disebutkan jika Pulau Tujuh berada di utara Bangka, sejak lama menjadi jalur pelayaran strategis Nusantara. Rute dagang itu dirintis sejak masa kerajaan Sunda pada abad ke-16, kemudian berganti dengan pengaruh Kesultanan Banten hingga akhirnya Kesultanan Palembang.
Merespon rencana Gurbernur akan menggugat kembali Pulau Tujuh. DPD HNSI Babel mendukung hal tersebut, dengan berbagai pertimbangan.
“Secara sosial ekonomi masyarakat pulau Tujuh aktifitasnya banyak ke Kecamatan Belinyu kabupaten Bangka dan kabupaten Bangka barat, serta penduduk pulau tersebut hampir semua warga Bangka Belitung .Kami dulu pernah melakukan tabulasi data terkait pulau Tujuh melalui organisasi Blue and Green community (BnG) dan semua data terkait Masalah pulau Tujuh kami serahkan ke Pemprov kep Bangka Belitung, tapi slow respon,” kata Ridwan, Minggu (22/6/2025) malam.
Space Iklan/0853-1197-2121
DPD HNSI Babel berharap Gubernur Provinsi Bangka Belitung Hidayat Arsani, membuat gerakan publik merebut kembali pulau Tujuh.
“Kami berharap Gubernur terpilih untuk melakukan gerakan rebut kembali Pulau Tujuh ke bumi Bangka Belitung. Jangankan pulau Tujuh, Pulau Toti atau pulau Dua sudah masuk wilayah koordinat administratif pemerintahan kepulauan Riau, ini jelas sebuah pencaplokan wilayah teritorial Kepulauan Babel, sehingga wilayah laut kita jadi mengecil,” tutupnya.
Sumber: DPD HNSI Bangka Belitung .
Space Iklan/0853-1197-2121
Mungkin Suka Ini juga:
