SUNGAILIAT, INTRIK.ID — Keputusan dinas kesehatan bangka untuk tidak membayar TPP dan tidak memperpanjang kontrak pegawai kontraknya jika menolak vaksin covid-19 mendapat perhatian dari anggota DPRD Bangka, salah satunya dr Zarril.
Menurutnya keputusan tersebut seharusnya dibuat dalam bentuk surat resmi dan ditembuskan ke Bupati Bangka agar tidak terjadi misa komunikasi.
“Harusnya buat surat resminya dan disampaikan secara bijaksana kepada seluruh bawahannya agar mereka bisa mengerti,” ungkapnya.
Baca juga: Tolak di Vaksin, Pegawai Terancam Tak Dapat TPP Hingga Kontrak Tak Diperpanjang
Ia juga mengatakan apabila ada yang menolak dalam pemberian vaksin covid-19 itu seharusnya disampaikan ke sekda ataupun bupati.
“Kalaupun ada yang menolak keputusan itu sebaiknya berikan alasannya ke kepala dinas, seandainya tidak ada titik temu, sampaikan ke sekda ataupun bupati agar dicatikan jalan keluarnya,” terang dr Zarril.
Meskipun begitu, ia mengatakan pegawai memang sudah seharusnya mengikuti atasnya dan menjalankan program pemerintah.
“Risio sebagai PNS dan tenaga kontrak memang harus mendukung atasnya tapi selama atasnya itu benar,” tegas politikus asal PKS tersebut.(int)
