Ditegur soal Jalan Rusak, Respons KDM Picu Kritik: Warga Mengadu ke Gubernur, Salahkah?
Didion bahkan melontarkan sindiran keras terhadap respons KDM dan mempertanyakan apakah sikap yang ditampilkan dalam peristiwa tersebut sejalan dengan citra publik yang selama ini melekat padanya.
Pernyataan itu merupakan penilaian Didion, bukan fakta yang dapat dijadikan kesimpulan mengenai karakter pribadi KDM. Untuk menilai peristiwa secara utuh, diperlukan konteks video lengkap, kronologi kejadian, serta penjelasan dari pihak-pihak yang terlibat.
Di sisi lain, penjelasan KDM mengenai pembagian kewenangan jalan juga merupakan hal yang relevan. Tidak semua kerusakan jalan dapat langsung ditangani pemerintah provinsi karena terdapat pembagian tanggung jawab berdasarkan status dan pengelola ruas jalan.
Namun, penjelasan administratif tetap perlu disampaikan dengan cara yang dapat dipahami masyarakat. Sebab, bagi warga yang setiap hari melewati jalan rusak, persoalan utamanya bukan hanya status jalan, melainkan keselamatan, kenyamanan, dan kepastian kapan kerusakan tersebut akan diperbaiki.
Warga butuh solusi, bukan sekadar penjelasan
Peristiwa ini memperlihatkan persoalan yang lebih luas dalam pelayanan publik. Masyarakat sering kali tidak mengetahui secara terperinci pembagian kewenangan antartingkat pemerintahan. Ketika keluhan tidak kunjung mendapatkan penyelesaian, mereka cenderung mencari pihak yang dianggap memiliki pengaruh lebih besar untuk membantu.
Dalam situasi seperti itu, pemerintah memang perlu menjelaskan siapa yang bertanggung jawab. Namun, penjelasan tersebut idealnya disertai langkah konkret, misalnya memastikan laporan diteruskan kepada instansi terkait, menjelaskan mekanisme penanganan, atau memberikan informasi mengenai tindak lanjut yang dapat dilakukan.
Hingga berita ini disusun, belum ada informasi terverifikasi dalam bahan yang tersedia mengenai identitas ruas jalan yang dipersoalkan, riwayat pengaduan warga kepada pemerintah kabupaten, maupun hasil tindak lanjut setelah pertemuan tersebut. Tanggapan resmi pemerintah kabupaten terkait kondisi jalan itu juga belum tersedia dalam bahan pemberitaan ini.
Karena itu, belum cukup dasar untuk menyimpulkan bahwa salah satu pihak sepenuhnya benar atau keliru.
Yang jelas, persoalan jalan rusak tidak selesai hanya dengan menjelaskan batas kewenangan. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa keluhan mereka ditindaklanjuti.
