
Pada akhirnya, publik berhak menilai kinerja pejabat dari cara mereka merespons kritik sekaligus dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Bagi warga, jalan yang layak bukan sekadar urusan administrasi pemerintahan, melainkan kebutuhan sehari-hari yang menyangkut keselamatan dan aktivitas ekonomi.