
Ia meminta masyarakat, perusahaan dan pemerintah duduk bersama untuk mencari titik temu terkait berbagai persoalan pengelolaan timah.
“Kami dari MUI Provinsi Bangka Belitung mengajak masyarakat untuk berpikir tenang dan tidak terprovokasi dengan kepentingan-kepentingan yang ada. Segalanya itu didialogkan dengan PT TIMAH. Kita budayakan dialog dan musyawarah untuk kemaslahatan bersama,” pesannya.
Hatamar menilai komunikasi antara masyarakat, PT TIMAH, pemerintah daerah hingga pemerintah pusat perlu terus dibangun. Menurutnya, masyarakat membutuhkan penjelasan yang jelas mengenai kebijakan dan tata kelola pertambangan.
“Jadi sebaiknya memang harus ada pembahasan antara PT TIMAH dan masyarakat. Tentu ada pembahasan yang dibawa dari pusat dan PT TIMAH itu sendiri, sehingga masyarakat dapat menerima penjelasan yang lebih jelas,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar persoalan pertambangan tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat hanya karena minimnya komunikasi atau perbedaan pemahaman.