INTRIK.ID, BABEL – Keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Pasalnya, praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat masih kerap terjadi di masyarakat. Imbasnya tentu saja pada penentuan harga barang dan jasa yang merugikan kepentingan umum.
Hal ini dikatakan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman saat beraudiensi dengan Kepala Kantor Wilayah II Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI di Restoran Bukit Angsa Emas, Kamis 27/1/2022.
“Saya sangat mengapresiasi keberadaan KPPU sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengawasi kegiatan usaha demi menjaga kepentingan umum serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, saya berharap sinergi KPPU dengan pemerintah daerah dapat terus dibangun untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di Negeri Serumpun Sebalai ini,” ujarnya kepada Kepala Kantor Wilayah II Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI, Wahyu Bekti Anggoro beserta jajarannya.
Sebagaimana diketahui KPPU merupakan lembaga independen yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif.
Kepala Wahyu Bekti Anggoro sendiri mengatakan bahwa harapan Gubernur Erzaldi menjadi PR bagi lembaganya. Dikatakannya, setiap tahun KPPU bersama mitra termasuk pemerintah pusat/daerah terus berkolaborasi membangun iklim persaingan usaha yang sehat dengan terus melakukan sosialisasi, pengawasan serta penilaian berdasarkan indikator yang telah ditentukan.
“Ini menjadi PR kami Pak (Gubernur), setiap tahun KPPU mengadakan KPPU Award yang salah satu indikatornya adalah Indeks Persaingan Usaha. Bangka Belitung sebagai bagian dari wilayah Kanwil II bersama dengan 4 provinsi lain yakni Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, dan Bengkulu kami harapkan tahun ini bisa meningkatkan Indeks Persaingan Usaha serta masuk dalam kategori KPPU Award,” ujar Kepala Wahyu.
Sebagai tindak lanjutnya, Kepala Wahyu menuturkan dalam waktu dekat pihaknya akan mengadakan kegiatan sosialisasi serta audiensi dengan melibatkan pemerintah daerah melalui instansi terkait serta seluruh stakeholder.
“Tujuannya tidak lain agar masyarakat di Bangka Belitung ini bisa mendapatkan harga barang maupun jasa yang lebih murah serta kelancaran usaha. Dan tim kami akan memulai sosialisasi, survei, dan kajian mengenai kondisi kegiatan usaha di wilayah ini,” pungkasnya. (red)
