INTRIK.ID, PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan pelaksanaan mutasi Radmida Dalam sudah sesuai aturan yang berlaku.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pangkalpinang, Fahrizal mengatakan mutasi itu dilakukan sesuai undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS.
“Untuk mutasi kemarin terhadap empat pejabat tinggi pratama, termasuk mantan Sekretaris Daerah Radmida Dawam sudah sesuai aturan,” ungkapnya saat menggelar konferensi press di ruang Smart Room Center kantor Walikota Pangkalpinang, Sabtu (27/5/2023).
Ia mengatakan, Radmida Dawam sudah melebihi batas maksimal sebagai pejabat tinggi pratama yang menjabat sebagai Sekda Kota Pangkalpinang.
“Bu Radmida ini menjabat Sekda sudah sejak 2016, jadi memang batas maksimum pejabat tinggi pratama untuk menduduki suatu jabatan maksimal 5 tahun. Setelah dari itu ada yang namanya evaluasi kinerja, jadi apa yang kami lakukan hari ini sudah berdasarkan undang-undang, dan bu Radmida sudah menjabat sebagai sekda selama 6,5 tahun itu artinya sudah bonus perpanjangan juga,” jelasnya.
Ia mengatakan tidak ada pelanggaran ataupun permasalahan dalam pemberhentian tersebut karena memang berdasarkan aturan.
“Kami bekerja sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku, jadi tidak ada pelanggaran atau permasalahan dalam pemberhentian Ratmida Dawam,” tegas Fahrizal.
Sementara itu, Kepala BPRS Babel, Chairul juga menyampaikan hilangnya nama Radmida Dawam sebagai komisaris utama BPRS Babel karena mengundurkan diri.
“Apa yang kami lakukan ini, sudah sesuai atuaran yang berlaku. Beliau bukan diberhentikan dari BPRS Babel tapi mengundurkan diri sesuai permohonan yang bersangkutan,” jelasnya.(*)
