Berani Tidak! Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Bangka Efesiensi Anggaran Juga ?

BANGKA. SUNGAILIAT. INTRIK.ID – Rencana kebijakan Pemkab Bangka melakukan perampingan OPD demi efisiensi anggaran nampaknya masih menjadi perdebatan hangat.
Pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut dari berbagai kalangan terus bergulir.

Diketahui kebijakan perampingan OPD sudah masuk dalam tahap pembahasan di DPRD kabupaten Bangka, dimana tidak lama lagi akan diparipurnakan.
Lantas seperti apa keputusan akhir dari kebijakan ini? Semua tergantung ketuk palu legislatif?

Berbagai sudut pandang bermunculan hingga publik bertanya apakah nilai efisiensi anggaran perampingan OPD signifikan dapat mengamankan PAD agar tidak defisit. Menyoroti rencana dimaksud salah satu peserta diskusi publik Arizal mempertanyakan apakah berani DPRD, Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan efesien anggaran juga?

“Efesiensi anggaran adalah penghematan dan penataan penggunaan uang negara atau daerah agar lebih hemat tepat sasaran dan tidak boros namun hasil kerjanya tetap maksimal. Kenapa harus efesiensi anggaran karena kondisi keuangan sedang tidak stabil sehingga dana yang dikirim pusat ke daerah ( DAU/ DBH ) berkurang drastis bahkan bisa sampai 50-70% seperti yang terjadi di kabupaten Bangka,” kata Arizal, Sabtu ( 4/4/2026)

Baca juga:

Sejumlah ASN dan Mantan ASN Komentari, Kebijakan Perampingan OPD Pemkab Bangka

Menurut Rizal efisiensi anggaran jangan hanya kepada OPD saja, 3 komponen daerah seperti Bupati dan Wakil Wakil Bupati, anggota DPRD, OPD harus melakukan hal yang sama.

“Efisensi anggaran saat ini adalah trend menurut saya berani kah tiga komponen yang di Kabupaten Bangka melakukan gerakan penting. Pertama kepala daerah dan wakil kepala daerah, melakukan pengurangan dan pemangkasan anggaran baik perjalanan dinas sampai kebutuhan pribadi serta anggaran rumah tangganya? ke dua anggota DPRD , beranikah anggota DPRD terhormat kita mengurangi hal serupa seperti perjalanan dinas keluar daerah yang bersifat kordinasi dan lainnya ?
Ke tiga Para kepala OPD mengurangi jatah perjalanan dinas, belanja rutin dan lainnya ,” tanyanya.

Kemudian Arizal menyampaikan sebagai masukan kedepan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) maksimalkan BUMD selain optimalisasi pajak daerah.

Baca juga:

Kalau Masih ada Potensi Optimalisasi Sektor Pajak Daerah, Benarkah Perampingan OPD Pemkab Bangka Langkah Efisiensi Anggaran

“Semua ini adalah sebagai bukti rasa keprihatinan 3 komponen ini terhadap masalah keuangan daerah khususnya Bangka….selain merampingkan organisasi ( slim and fit ) melakukan merger dinas dinas yang tugasnya hampir mirip stop anggaran yang seremonial,efesiensi belanja barang dan lain lainnya. Supaya meningkatkan PAD kedepan, dengan Memaksimalkan kinerja dan Peran serta BUMD dalam pengelolaan SDA yang ada di kabupaten Bangka. Efisiensi anggaran di Kabupaten Bangka berarti berkurangnya uang masuk , jadi cara belanjanya harus diubah total serta pemimpin harus memberikan contoh yang baik,” tutupnya.