Begini Sistim Alokasi Dana Kompensasi, Aktifitas KIP Tuing dan Bedukang

Foto: ilustrasi

BANGKA. RIAU SILIP. INTRIK.ID – Izin Usaha Pertambangan ( IUP ) yakni izin diberikan pihak terkait kepada pelaku usaha pertambangan BUMN maupun Swasta di wilayah NKRI baik daratan dan lautan.

Dimana IUP meliputi tahapan penyelidikkan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengakuatan serta pengangkutan dan pasca tambang.

Seperti halnya Perairan laut Tuing dan Bedukang, Kecamatan Riau Silip merupakan bagian kawasan IUP dimiliki PT. Timah. Informasi beredar IUP tersebut ( Tuing, Bedukang – red ) akan dilakukan penambangan menggunakan Kapal Isap Produksi ( KIP ).

Biasanya setiap aktifitas KIP ada dana kompensasi bagi pihak penerima. Sebagai penyedia informasi publik, INTRIK. ID mencoba menelusuri seperti apa perkembangan program alokasi dana kompensasi dimaksud.

Space Iklan/0853-1197-2121

Dari sumber diperoleh INTRIK.ID program dana kompensasi perairan laut Tuing dan Bedukang dikelola Yayasan Tin Peduli Bangka ( YTPB ) selaku mitra PT.Timah.

Melalui sambungan telepon INTRIK.ID menghubungi Budi selaku ketua YTPB, menanyakan sudah sejauh mana perkembangan program alokasi dana kompensasi itu, Minggu ( 27/6/2021) malam.

“Dana kompensasi akan dicairkan setiap awal bulan untuk masyarakat, nelayan ( Pihak Penerima – red ). Kemudian dana sosial di kelola yayasan, dalam hal ini panitia tidak turut campur soal kompensasi. Panitia hanya mengurusi pembongkaran hasil produksi KIP serta buruh pikul,” jawab Budi.

Budi menegaskan kalau setiap pencairan dana kompensasi harus melalui mekanisme rapat.

Space Iklan/0853-1197-2121

“Untuk buruh pikul di kelola panitia, sedangkan dana kompensasi panitia
Tidak ada campur tangan sama sekali. Setiap pencairan harus melalui rapat,
agar semua pihak mengetahui dan mengedepankan transparansi. Pihak mitra akan memberikan laporan setiap bulan karena dana terkumpul itu hak dari masyarakat dan nelayan,” tegasnya.

Menyangkut hal itu, Budi menambahkan Panitia bertugas mengumpulkan data penerima dana kompensasi.

“Panitia hanya bertugas mengumpulkan data, mengedukasi masyarakat, dan memberikan rekomendasi masyarakat belum terdata sebagai penerima, melalui persetujuan semua pihak terkait, di Tuing dan Bedukang kita akan terapkan seperti di Belo Kabupaten Bangka Barat,” jelasnya.

Untuk mewujudkan rencana dimaksud, Yayasan Tin Peduli Bangka ( YTPB ) akan membuat rekening pihak penerima.

“Dalam hal ini Yayasan Tin Peduli Bangka akan membuat rekening pihak penerima, berdasarkan data sesuai peruntukkannya. Nanti kalau dana kompensasi sudah ada, dana kompensasi langsung diteransfer ke rekening masing – masing pihak penerima,” sebut Budi.

Terpisah nelayan setempat ( Pihak penerima dana kompensasi – red ) yang tidak mau indentitasnya disebutkan saat ditanya INTRIK.ID apakah sudah mengetahui program rekening ?

“Informasi berkembang pakai sistem rekening, seperti apa saya belum mengetahui banyak,” jawab nelayan tersebut.

Mungkin Suka Ini juga:
Danlanal Babel Disematkan Sebagai Dewan Pembina HNSI

Danlanal Babel Disematkan Sebagai Dewan Pembina HNSI

Breaking News ! Tim Tabur Kejati Tangkap Marwan

Breaking News ! Tim Tabur Kejati Tangkap Marwan

Ramai Masyarakat Antrian BBM, Bambang Patijaya : Jangan Kawatir Stok Aman

Ramai Masyarakat Antrian BBM, Bambang Patijaya : Jangan Kawatir Stok Aman

Zakat Fitrah 2026 di Kabupaten Bangka Rp42 Ribu atau 2,7 Kg Beras

Zakat Fitrah 2026 di Kabupaten Bangka Rp42 Ribu atau 2,7 Kg Beras

Muscab VI HNSI Bangka, Ahim : Kita Bukan Mencari Panggung

Muscab VI HNSI Bangka, Ahim : Kita Bukan Mencari Panggung

Temuan BPK, Pantai Romodong, Matras hingga Tirta Tapta Pemali Ternyata Masih Kawasan Hutan

Temuan BPK, Pantai Romodong, Matras hingga Tirta Tapta Pemali Ternyata Masih Kawasan Hutan

    Ikuti kami di Facebook