Aliansi BEM Babel Buat Pernyataan Sikap dan Tuntutan Konflik Ekologi
PANGKALPINANG. INTIK.ID – Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa ( BEM ) dari berbagai perguruan tinggi di Babel, tergabung dalam Aliansi BEM Babel membuat pernyataan sikap dan tututan terkait permasalahan ekologi di Provinsi Babel.
Sebanyak 5 pernyataan sikap dan tuntutan tersebut dilayangkan kepada pemerintah Provinsi Babel, tertuang dalam bentuk rilis resmi yang diterima INTRIK.ID, Minggu ( 10/1/2021) malam.
Koodinator Aliansi BEM Babel Wahyu Akmal saat dihubungi mengatakan konflik ekologis sangat krusial.
“Saat ini di Babel masih ada permasalahan konflik ekologi belum terselesaikan seperti pencemaran lingkungan, berdampak pada mata pencaharian masyarakat setempat,” ungkapnya.
Space Iklan/0853-1197-2121
Menyikapi permasalahan dimaksud, Wahyu Akmal menyampaikan kalau Aliansi BEM Babel punya tuntutan dan sikap.
“Dengan adanya beberapa persoalan lingkungan di Babel dengan tegas kami dari Aliansi BEM Babel menyatakan tuntutan dan sikap kepada pemerintah,” tegasnya.
Terpisah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat elektronik WhatsApp ( WA ) perihal tuntutan dan sikap Aliansi BEM Babel, menyampaikan silahkan hubungi Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
“Tlg bisa di minta keterangan dg kadin klh ok,” tulisnya.
Space Iklan/0853-1197-2121
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Babel Eko Kurniawan saat dihubungi INTRIK.ID menyampaikan akan berkomunikasi dengan mahasiswa.
“Trims infonya, sgr akan kami komunikasikan dg kwn-kwn mhsw,” tulisnya, Senin ( 11/1/2021) pagi
Berikut 5 butir tuntutan dan pernyataan Sikap Aliansi BEM Babel tersebut :
1.Mendesak Pemerintah Pusat c.q Kementerian Klautnn dan Perikanan, Kementerian Lingkungan I lidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM serta Gubernur Babel untuk melakukan penghentian kegiatan operasional Kapal lsap Produksi (KIP) di perairan pulau Bangka Belitung yang dilakukan PT. TIMAH. Tbk dan mitra kerjanya serta perusahan lainya, yang terbukti berdampak terhadap kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat/ nelayan sekitar serta melakukan proses penegakkan hukum yang terindikasi tindak pidana kerusakan lingkungan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Menuntut Gubernur Babel untuk melakukan evaluasi terhadap pemberian izin lingkungan kegiatan penambangan timah di seluruh kepulauan Bangka Belitung dan melakukan revisi peraturan nomor 3 tahun 2020 tentang RZWP3K Provinsi Babel.
3. Mendesak Gubernur Babel untuk menyurati PT. Timah tbk agar segera mencabut SPK semua Kapal Isap Produksi ( KIP ) yang beroperasi di perairan Bangka Belitung yang terdapat penolakkan masyarakat seperti : perairan Matras sampai Pesaren, perairan Belo Laut dan Air Kantung serta lain sebagainya.
4. Menuntut Gubernur Babel selaku pemimpin daerah provinsi babel untuk mempasilitasi audensi antara Aliansi nelayan tradisional Bangka Belitung dengan PT. Timah dan DRPD Babel untuk duduk bersama guna membahas solusi terbaik dari permasalahan ini.
5.Menuntut pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung dan aparatur penegak hukum untuk menghentikan segala bentuk upaya kriminalisasi terhadap para pejuang dan aktivis lingkungan di Bangka Belitung.
Sumber : Aliansi BEM Babel
Mungkin Suka Ini juga:
