INTRIK.ID, BANGKA TENGAH — Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman menampik jika dirinya mendukung adanya penghapusan honorer di daerahnya.
Ia menyampaikan bahwa tenaga honorer sangat penting untuk Pemkab Bangka Tengah, karena membantu proses pembangunan.
“Saya sampaikan kepada mereka bahwa keberadaan teman-teman tenaga kontrak ini bagi kami penting. Mereka berperan penting dalam proses pembangunan. Jadi tidak mungkin kita buang begitu saja,” ucap Algafry.
Algafry menuturkan, surat Menteri PAN-RB yang sudah 2 kali dikirimkan kepada seluruh Bupati/Walikota Se-Indonesia sudah ditanggapi dengan serius.
“Dua kali surat edaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota Seluruh Indonesia Menteri PAN-RB yang disampaikan oleh pak Mahfud MD, yang pertama tanggal 31 Mei, dan yang kedua pada 22 Juli, isinya untuk melaporkan data pekerja non-ASN atau tenaga kerja kontrak yang memungkinkan untuk diikut sertakan P3K atau PNS dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dari surat ini saja sudah jelas bahwa tak ada pendukungan melepas tenaga honorer secara langsung atau bahkan saya mendukung penghapusan tersebut,” tegasnya.
Ia menjelaskan, hanya karena surat tersebut, bukan berarti bupati mendukung penghapusan tenaga honorer.
“Bukan berarti diartikan sebagai pembubaran honorer. Maksud saya itu, seandainya proses ini terus berlanjut untuk penghapusan tenaga kerja kontrak agar yang memenuhi syarat dapat mengikuti tes P3K dan PNS, dan pemerintah fasilitasi untuk ikut bimbel. Bukan diberitakan Algafry dukung penghapusan honorer,” ucapnya.
Ia juga mengatakan, dirinya bersyukur jika memang penghapusan ini nantinya tidak terealisasi. Namun jika memang harus berjalan, Pemkab Bateng ingin memfasilitasi semua tenaga honorer yang ada di Bangka Tengah.
” Ya alhamdulillah kalau seandainya ini tidak jadi penghapusan honorer. Siapa yang mau banyak masyarakatnya nganggur. Saya bupati gak mau rakyat saya menderita. Kami juga seluruh asosiasi Bupati/Walikota seluruh Indonesia sudah menyampaikan masalah ini. Namun keputusan tetap ada dipusat,” tegasnya.
“Kalaupun proses itu tetap berjalan, kami tetap fasilitasi. Saya selaku bupati ingin membantu semua tenaga honorer tersebut biar ikut bimbel. Sederhananya begitu,” lanjutnya.
Selain itu, Algafry menuturkan, sedang memperjuangkan pengangkatan Seluruh SatPol -PP agar bisa diangkat PNS (Pegawai Negeri Sipil).
“Satpol-PP sudah kami ajukan semuanya untuk pengangkatan PNS di tahun lalu. Data yang ada sebanyak 180-an orang. Pengangkatan ini kita khususkan untuk Satpol-PP yang memenuhi syarat dan kriteria yang berlaku. Dan itu adalah salah satu upaya kita menanggulangi penghapusan honorer,” tutupnya. (erwin)
