Ada Pihak Minta SKCK Mulkan Tidak Diterbitkan Kepolisian, Dua Pentolan Organisasi Bereaksi
Bukan kaleng – kaleng menjabat sebagai sekretaris LMP Kabupaten Bangka, RFT juga menyinggu soal perizinan PT. NKI sudah sesuai peruntukkan.
” Terkait perusahaan PT. NKI yang cukup membuat gaduh suasana kondusif menjelang pilkada 2024 ini, tentu membuat kita menjadi penasaran dan tentu kita juga dalam kompetensi ini sebagai Badan Pengurus Ormas Laskar Merah Putih Kabupaten Bangka. Sifat ormas ini cenderung ke arah control sosial dan peran aktif hal pengawasan, dipastikan akan juga terjun langsung untuk mengecek apakah perizinan/legalitas serta kinerja PT. NKI sudah sesuai prosedur.” ujarnya.
“dan juga apa benar perizinan mereka sudah tepat penggunaannya untuk kepentingan masyarakat di areal lahan dikuasai. Jangan mengaku menguasai lahan dan dirugikan, bila hanya izin diatas kertas saja yang adanya. Tanah negara adalah hak masyarakat, bukan haknya suatu perusahaan, ada hak-hak masyarakat bilapun tanah-tanah yang dimaksud juga dikerjasamakan dengan pihak perusahaan,” tambah RFT.
RFT juga menyampaikan kalau pandangan dan pendapat LMP tentang permintaan pihak kepolisaian tidak menguarkan SKCK dalam pencalonan Mulkan sebagi Cabup, dirinya tidak mewakili Sekber Ormas Bangka.
“Terkait hal ini saya tidak mewakili Sekber Ormas Bangka, hanya selaku Sekretaris dari Ormas LMP Kabupaten Bangka, dan saya rasa Sekber Ormas Bangka pun dapat lebih teliti dalam mentelaah permasalahan ini. Hal ini dapat dicek langsung ke Ketua-Ketua,” terangnya.
