BANGKA.SUNGAILIAT. INTRIK.ID – Menanggapi pernyataan salah satu ketua fraksi di DPRD Kabupaten Bangka, tentang meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang ( PUTR ) mundur soal perbaikan jalan. Adi Putra wakil ketua DPD KNPI Kabupaten Bangka memberi komentar.
Komentar tersebut disampaikan Adi Putra kepada INTRIK.ID usai dirinya menghubungi Kepala Dinas PUTR Kabupaten Bangka, Ismir Selasa ( 5/10/2021) sore.
“Kita harus tau dulu duduk perkaranya, semua ada mekanisme dan aturan serta punya perencanaan, saya langsung nelpon pak kadis PU beliau juga ketua knpi bangka, saya tanya masalahnya apa?, ternyata memang sudah ada perencanaan untuk perbaikan di daerah situ, tapi di anggaran tahun depan melalui dana DAK”. Ya sabar sedikit lah, pekerjaan itu tidak bisa kayak buat empek – empek 1 jam selesai,” tutur Adi Putra.
Melanjutkan tanggapanya, Adi Putra berpendapat soal jalan masyarakat memperbaiki sendiri, itu gagalnya perwakilan kordinasi dengan eksekutif.
“Yang saya sayangkan statement ketua fraksi meminta kadis PU mundur, malah saya berpendapat lain ! Masyarakat perbaiki jalan sendiri itu merupakan bentuk dari ” Gagalnya perwakilan berkoordinasi dengan eksekutif ” ya kan?. DPRD itu ada 35 orang, kok yang lain bisa berkomunikasi dan Berkoordinasi dengan baik, ini kenapa….? Kan jadi pertanyaan.
Kalau begitu ketika perwakilan gagal menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, masyarakat boleh dong minta anggota dewan mundur?, mau gak kira-kira?,” pungkasnya.
Adi Putra menyebutkan dimasa pandemi ini, harus memahami kondisi.
“Apalagi semua tau, masa pandemi ini berimbas kepada ekonomi yang tidak hanya di daerah kita, tapi seluruh dunia yang berpengaruh terhadap APBD dan APBN, sehingga sulit untuk kita berbicara apalagi masalah pembangunan infrastruktur, untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat saja kita kewalahan, harusnya beliau kan tau itu, sampaikan dong, berikan informasi yang mencerdaskanlah,” kata Adi Putra.
Masih kata Adi Putra, walau pun ada beban politis harus ada penjelasan kepada masyarakat.
“Kita paham adanya beban politis kepada kontituennya, namun juga harus dijelaskan kepada masyarakat tentang kondisi yang sebenarnya, agar masyarakat juga mengerti dan paham, saya menghubungi Kadusnya bahwa, jalan dimaksud sudah di rencanakan namun akan di realisasikan pada anggaran tahun 2022,” ujarnya.
Dirinya berharap kedepan tidak ada lagi mis komunikasi seperti hal tersebut.
“Saya berharap hal semacam ini tidak terjadi lagi, karena pemahaman publik kan tentu berbeda beda, tidak baik juga kita menghakimi orang karena jabatan dan pekerjaannya, mana kita tau kalau mereka bekerja sampai malam bahkan hari libur pun bekerja, karena saya sering menemui kadis itu, coba saling menghargai,” tutupnya.
