UU Perampasan Aset Disahkan, DPR Justru Coret Pasal Kekayaan Tak Wajar

    Caption: Habiburokhman. (Ist)

    ICW juga menyatakan akan menempuh pengujian formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi apabila keberatan mereka tidak ditindaklanjuti.

    Apakah Tanpa Pasal Ini Koruptor Bisa Menyimpan Kekayaannya?

    Tidak serta-merta demikian.

    Tidak adanya ketentuan illicit enrichment bukan berarti seluruh kekayaan koruptor otomatis aman dari perampasan negara.

    UU Perampasan Aset tetap memiliki mekanisme untuk mengejar dan merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai persyaratan dan prosedur hukum yang berlaku.

    Misalnya, apabila penyidik dan penuntut umum dapat membuktikan bahwa rumah, kendaraan, rekening, atau aset lainnya berasal dari hasil korupsi, aset tersebut tetap dapat menjadi objek perampasan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

    Namun, terdapat perbedaan mendasar antara kedua pendekatan tersebut.

    Dalam mekanisme perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, aparat harus membuktikan hubungan aset dengan tindak pidana sesuai ketentuan hukum.

    Sementara itu, konsep illicit enrichment secara khusus menyasar peningkatan kekayaan pejabat yang tidak dapat dijelaskan secara wajar dibandingkan dengan penghasilan sahnya.

    Dengan demikian, hilangnya ketentuan tersebut berarti salah satu instrumen untuk menghadapi kekayaan tidak wajar tidak diadopsi dalam UU Perampasan Aset yang baru disahkan.

    Pekerjaan Rumah Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi tahapan penting dalam upaya memperkuat pemulihan aset hasil kejahatan.

    Namun, perdebatan mengenai tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment memperlihatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan negara merampas aset yang sudah terbukti berasal dari kejahatan.

    Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana negara mengawasi kekayaan pejabat publik, mendeteksi ketidakwajaran, menelusuri sumber kekayaan, dan memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani melalui proses hukum yang adil.

    Pada akhirnya, publik tidak hanya menunggu berapa banyak aset yang berhasil disita negara, tetapi juga seberapa efektif aturan tersebut mencegah pelaku kejahatan menikmati kekayaan yang diperoleh secara ilegal.

    Pages: 1 2 3Show All
      Ikuti kami di Facebook