UU Perampasan Aset Disahkan, DPR Justru Coret Pasal Kekayaan Tak Wajar

    Caption: Habiburokhman. (Ist)

    JAKARTA, INTRIK.ID – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026) menyisakan satu persoalan yang menjadi sorotan publik. Di tengah harapan agar negara semakin kuat mengejar harta hasil korupsi, ketentuan mengenai peningkatan kekayaan pejabat secara tidak wajar atau illicit enrichment justru tidak dimasukkan dalam undang-undang tersebut.

    Padahal, ketentuan ini selama pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi salah satu instrumen yang diharapkan dapat mempersempit ruang gerak koruptor menyembunyikan kekayaannya.

    Dengan tidak dimasukkannya ketentuan tersebut, kekayaan pejabat yang meningkat secara tidak wajar dan tidak sebanding dengan penghasilan resminya tidak otomatis dapat dijadikan dasar tersendiri untuk melakukan perampasan aset melalui UU Perampasan Aset.

    Keputusan tersebut dijelaskan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman setelah pengesahan undang-undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Mengapa Pasal Kekayaan Tidak Wajar Dihapus?

    Habiburokhman mengungkapkan terdapat dua pertimbangan utama yang membuat Panja tidak memasukkan konsep illicit enrichment.

    Pertama, berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM).

    Menurutnya, dalam proses pembahasan, Komisi III DPR telah menyerap berbagai aspirasi masyarakat dan pandangan para ahli. Hasilnya, terdapat pihak yang mendukung pengaturan tersebut, tetapi tidak sedikit pula yang menolak karena menilai konsep itu berpotensi bertentangan dengan HAM.

    DPR juga melakukan perbandingan dengan penerapan hukum di sejumlah negara.

    Habiburokhman menyebut Amerika Serikat dan Inggris sebagai contoh negara yang tidak menerapkan konsep tersebut. Ia juga menyinggung pengalaman Jerman, di mana pengaturan serupa pernah digagalkan Mahkamah Konstitusi karena persoalan HAM.

    Kedua, berkaitan dengan karakter UU Perampasan Aset yang merupakan undang-undang formil atau hukum acara.

    Menurut Habiburokhman, undang-undang tersebut berfokus pada tata cara dan mekanisme perampasan aset, bukan mengatur norma materiil mengenai jenis tindak pidana maupun bentuk penghukuman.

    Atas dua pertimbangan itu, ketentuan illicit enrichment akhirnya tidak dimasukkan dalam naskah yang disahkan.

    Apa Itu Illicit Enrichment dan Mengapa Penting?

    Bagi masyarakat yang belum familiar, illicit enrichment merupakan konsep hukum untuk menindak peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara wajar dibandingkan dengan penghasilan sahnya.

    Contohnya, seorang pejabat memiliki penghasilan resmi puluhan juta rupiah per bulan. Namun, dalam kurun waktu tertentu, ia diketahui memiliki rumah mewah, sejumlah kendaraan mahal, tanah bernilai miliaran rupiah, serta simpanan kekayaan yang nilainya jauh melampaui penghasilan sahnya.

    Ketika asal-usul kekayaan tersebut tidak dapat dijelaskan secara masuk akal, kondisi itu dapat menjadi objek pemeriksaan berdasarkan mekanisme hukum yang mengatur illicit enrichment.

    Konsep ini berkaitan dengan Pasal 20 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi PBB Antikorupsi.

    Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

    Namun, perlu dipahami bahwa Pasal 20 UNCAC tidak mewajibkan setiap negara menerapkan illicit enrichment secara otomatis. Penerapannya dilakukan dengan memperhatikan konstitusi dan prinsip dasar sistem hukum masing-masing negara.

    Jika diatur dalam hukum nasional, konsep tersebut dapat menjadi instrumen untuk menghadapi persoalan kekayaan pejabat yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya.

    ICW Soroti Hilangnya Ketentuan Kekayaan Tidak Wajar

    Tidak masuknya ketentuan illicit enrichment turut menjadi perhatian Indonesia Corruption Watch (ICW).

    Dalam keterangannya pada Kamis (19/11/2026), ICW menyoroti sejumlah ketentuan penting yang dinilai hilang dari naskah UU Perampasan Aset yang disahkan DPR.

    Salah satu yang menjadi sorotan adalah ketentuan mengenai perampasan kekayaan tidak wajar.

    ICW membandingkan naskah terbaru dengan draf RUU Perampasan Aset tahun 2023. Menurut organisasi antikorupsi tersebut, pengaturan mengenai kekayaan tidak wajar masih terdapat dalam draf sebelumnya, tetapi tidak lagi ditemukan dalam naskah bertanggal 16 November 2026.

    Selain itu, ICW juga mengkritisi sejumlah persoalan lain, mulai dari independensi badan pengelola aset hingga ketentuan pemberlakuan undang-undang terhadap perkara korupsi yang terjadi sebelum UU tersebut disahkan.

    ICW bahkan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPR dan pemerintah, termasuk memasukkan kembali pengaturan perampasan kekayaan tidak wajar, meninjau ambang batas nilai aset, serta mengatur lembaga pengelola dan pengawas aset yang independen.

    ICW juga menyatakan akan menempuh pengujian formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi apabila keberatan mereka tidak ditindaklanjuti.

    Apakah Tanpa Pasal Ini Koruptor Bisa Menyimpan Kekayaannya?

    Tidak serta-merta demikian.

    Tidak adanya ketentuan illicit enrichment bukan berarti seluruh kekayaan koruptor otomatis aman dari perampasan negara.

    UU Perampasan Aset tetap memiliki mekanisme untuk mengejar dan merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai persyaratan dan prosedur hukum yang berlaku.

    Misalnya, apabila penyidik dan penuntut umum dapat membuktikan bahwa rumah, kendaraan, rekening, atau aset lainnya berasal dari hasil korupsi, aset tersebut tetap dapat menjadi objek perampasan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

    Namun, terdapat perbedaan mendasar antara kedua pendekatan tersebut.

    Dalam mekanisme perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, aparat harus membuktikan hubungan aset dengan tindak pidana sesuai ketentuan hukum.

    Sementara itu, konsep illicit enrichment secara khusus menyasar peningkatan kekayaan pejabat yang tidak dapat dijelaskan secara wajar dibandingkan dengan penghasilan sahnya.

    Dengan demikian, hilangnya ketentuan tersebut berarti salah satu instrumen untuk menghadapi kekayaan tidak wajar tidak diadopsi dalam UU Perampasan Aset yang baru disahkan.

    Pekerjaan Rumah Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi tahapan penting dalam upaya memperkuat pemulihan aset hasil kejahatan.

    Namun, perdebatan mengenai tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment memperlihatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan negara merampas aset yang sudah terbukti berasal dari kejahatan.

    Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana negara mengawasi kekayaan pejabat publik, mendeteksi ketidakwajaran, menelusuri sumber kekayaan, dan memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani melalui proses hukum yang adil.

    Pada akhirnya, publik tidak hanya menunggu berapa banyak aset yang berhasil disita negara, tetapi juga seberapa efektif aturan tersebut mencegah pelaku kejahatan menikmati kekayaan yang diperoleh secara ilegal.

      Ikuti kami di Facebook