UU Perampasan Aset Disahkan, DPR Justru Coret Pasal Kekayaan Tak Wajar

    Caption: Habiburokhman. (Ist)

    JAKARTA, INTRIK.ID – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026) menyisakan satu persoalan yang menjadi sorotan publik. Di tengah harapan agar negara semakin kuat mengejar harta hasil korupsi, ketentuan mengenai peningkatan kekayaan pejabat secara tidak wajar atau illicit enrichment justru tidak dimasukkan dalam undang-undang tersebut.

    Padahal, ketentuan ini selama pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi salah satu instrumen yang diharapkan dapat mempersempit ruang gerak koruptor menyembunyikan kekayaannya.

    Dengan tidak dimasukkannya ketentuan tersebut, kekayaan pejabat yang meningkat secara tidak wajar dan tidak sebanding dengan penghasilan resminya tidak otomatis dapat dijadikan dasar tersendiri untuk melakukan perampasan aset melalui UU Perampasan Aset.

    Keputusan tersebut dijelaskan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman setelah pengesahan undang-undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Mengapa Pasal Kekayaan Tidak Wajar Dihapus?

    Habiburokhman mengungkapkan terdapat dua pertimbangan utama yang membuat Panja tidak memasukkan konsep illicit enrichment.

    Pertama, berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM).

    Menurutnya, dalam proses pembahasan, Komisi III DPR telah menyerap berbagai aspirasi masyarakat dan pandangan para ahli. Hasilnya, terdapat pihak yang mendukung pengaturan tersebut, tetapi tidak sedikit pula yang menolak karena menilai konsep itu berpotensi bertentangan dengan HAM.

    DPR juga melakukan perbandingan dengan penerapan hukum di sejumlah negara.

    Habiburokhman menyebut Amerika Serikat dan Inggris sebagai contoh negara yang tidak menerapkan konsep tersebut. Ia juga menyinggung pengalaman Jerman, di mana pengaturan serupa pernah digagalkan Mahkamah Konstitusi karena persoalan HAM.

    Kedua, berkaitan dengan karakter UU Perampasan Aset yang merupakan undang-undang formil atau hukum acara.

    Menurut Habiburokhman, undang-undang tersebut berfokus pada tata cara dan mekanisme perampasan aset, bukan mengatur norma materiil mengenai jenis tindak pidana maupun bentuk penghukuman.

    Atas dua pertimbangan itu, ketentuan illicit enrichment akhirnya tidak dimasukkan dalam naskah yang disahkan.

    Apa Itu Illicit Enrichment dan Mengapa Penting?

    Bagi masyarakat yang belum familiar, illicit enrichment merupakan konsep hukum untuk menindak peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara wajar dibandingkan dengan penghasilan sahnya.

    Pages: 1 2 3
      Ikuti kami di Facebook