Tiga Alasan Pemerintah Tindak Tegas Tambang Ilegal

01/12/2022

INTRIK.ID, PANGKALPINANG – Pj Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin mengungkapkan, setidaknya ada tiga hal yang menjadi alasan mengapa pemerintah membuat regulasi yang tegas berkenaan dengan penanggulangan tambang ilegal.

“Tiga hal kenapa tambang ilegal ini perlu ditindak tegas, yang pertama untuk keselamatan masyarakat. Tidak sedikit yang meninggal dunia akibat pertambangan ilegal ini karena terkubur, tenggelam, dan lainnya. Jadi, sudah menjadi tugas pemerintah untuk menjamin keselamatan masyarakatnya,” ujarnya, kepada Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Eddy Soeparno, Kamis (1/12/2022).

“Kedua, dapat merugikan bagi negara, karena tambang ilegal tentunya tidak membayar pajak, royalti dan lainnya. Ketiga, untuk lingkungan, karena tambang ilegal biasanya memanfaatkan sebesar-besarnya, tetapi tidak mempedulikan lingkungan,” bebernya.

Dikatakannya, untuk mencegah tambang ilegal, beberapa hal yang sedang dan sudah dilakukan Pemprov Babel diantaranya, pendekatan secara persuasif memberikan imbauan kepada masyarakat, dan pendekatan terhadap badan usaha. Kedua mencegat di hilir, dengan cara menekankan ke smelternya, agar tidak menerima bijih timah yang tidak jelas sumbernya.

Space Iklan/0853-1197-2121

Baca juga:

1,1 Ton Beras hingga Sembako Disiapkan Forhati dan KAHMI Babel untuk Masyarakat Bangka Tengah

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan, kedatangannya kali ini untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah provinsi dengan DPR RI. Selain itu, juga untuk mengetahui update kebijakan-kebijakan yang ada di Babel.

“Saya ke sini bertujuan untuk silaturahmi, sekaligus saling update satu sama lain terkait dengan sejumlah kebijakan pertambangan, khususnya timah,” ujar Eddy.

Ikut serta dalam mendampingi Pj Gubernur, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Yanuar, Kepala Badan Kesbangpol Babel Toni Batubara, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Babel Amir Syahbana, dan Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Babel Wahyono. (*/red)