Sepertinya Pengambil Kebijakan TPP Kabupaten Bangka, tidak Pernah Menjadi ASN
Menyikapi kebijakan diambil kepala daerah ( PJ Bupati Bangka – red ) soal TPP, Adi berpendapat positif namun dirinya juga menyampaikan apakah pengambil kebijakan TPP tidak pernah jadi ASN ?.
“Soal TPP ini saya berfikir positif saja, namun ada sesuatu kebijakan kurang berimbang dikeluarkan oleh kepala daerah. Terkait besaran nilai TPP mulai dari belasan juta rupiah hingga ratusan ribu rupiah per bulan. kondisi ini ada rasa kecemburuan sosial menurut saya, kalau soal keuangan daerah mengalami defisit, kenapa nilai TPP ada ditambah dan dikurang nominalnya. Jadi pandangan saya ini tidak adil dalam tim TPAD maupun kebijakan seorang kepala daerah. Apakah kepala daerah yang menjabat sekarang tidak pernah jadi ASN ?,” ungkapnya.
Lebih lanjut Adi menyebutkan Kalau kondisi keuangan daerah defisit kenapa TPP ada naik dan ada yang turun. Seharusnya untuk TPP pemangkasan saja jangan nilai dikurang dan ditambah.
