SBY Atasi Asap Riau dalam 3 Minggu, Prabowo Bagaimana?
JAKARTA, INTRIK.ID – Tiga minggu menjadi catatan penting penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada Maret 2014, operasi terpadu yang melibatkan BNPB, TNI, dan sejumlah instansi berhasil menekan titik api hingga mendekati akhir masa operasi.
Kini, lebih dari satu dekade berselang, Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan serupa. Kebakaran melanda sejumlah wilayah Indonesia pada 2026, sementara kabut asap memicu gangguan kesehatan dan meluas hingga negara tetangga.
Perbandingan dua pemerintahan ini memunculkan pertanyaan: jika operasi penanganan asap Riau pada era SBY menunjukkan hasil dalam tiga minggu, bagaimana efektivitas penanganan karhutla pada era Prabowo?
Era SBY: Operasi Tiga Minggu, Titik Api Turun
Pada Maret 2014, SBY menginstruksikan peningkatan intensitas operasi terpadu untuk menangani kebakaran dan kabut asap di Riau selama tiga minggu. Operasi dimulai pada 14 Maret dan dijadwalkan berakhir pada 4 April 2014, dengan kemungkinan diperpanjang apabila kondisi mengharuskan.
Penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman. Pemerintah juga mengerahkan personel untuk pelayanan kesehatan, modifikasi cuaca, pemadaman melalui udara, patroli darat, dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran.
Hasilnya mulai terlihat menjelang akhir Maret. BNPB melaporkan pemantauan satelit NOAA tidak mendeteksi titik api di Riau pada 30 Maret. Namun, data satelit Terra dan Aqua masih menemukan 12 titik api.
Asap pun belum sepenuhnya hilang. BNPB mencatat masih terdapat bara di dalam lahan gambut yang menyebabkan asap tipis tetap muncul di sejumlah daerah.
Pada 4 April 2014, setelah tiga minggu operasi, komando dan tanggung jawab pemeliharaan kondisi diserahkan kepada Gubernur Riau dengan dukungan pemerintah pusat.
Catatan tersebut menunjukkan bahwa operasi darurat selama tiga minggu menghasilkan kemajuan signifikan. Akan tetapi, fakta sejarahnya bukan berarti seluruh persoalan karhutla di Riau selesai secara permanen dalam waktu tersebut.
Prabowo Menghadapi Kebakaran yang Lebih Luas
Pada 2026, tantangan karhutla tidak hanya terjadi di Riau, tetapi juga di sejumlah wilayah lain, termasuk Sumatra dan Kalimantan.
Pada 24 Agustus 2026, Prabowo turun langsung ke Pekanbaru untuk memimpin rapat evaluasi penanganan karhutla. Pemerintah daerah melaporkan sekitar 16.000 hektare lahan telah terdampak kebakaran dalam periode yang dibahas, dengan sekitar 900 hektare masih menjadi perhatian penanganan saat itu.
Pemerintah mengerahkan personel, operasi pemadaman darat dan udara, serta meminta penguatan pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang.
Namun, persoalan nasional belum berhenti di Riau. Dalam laporan rapat pemerintah pada 12 Oktober 2026, BNPB menyebut masih ada 639,23 hektare lahan yang terbakar dan sedang ditangani di enam provinsi prioritas.
Sementara itu, laporan Reuters pada 13 Oktober 2026 menyebut kebakaran di Indonesia telah memicu kabut asap berbahaya, peningkatan kasus gangguan pernapasan, dan penurunan kualitas udara hingga ke Malaysia serta Singapura.
Laporan tersebut juga mengungkap perbedaan estimasi luas lahan terdampak antara data pemerintah dan pemantauan sejumlah organisasi lingkungan. Perbedaan angka itu menunjukkan pentingnya pembaruan data resmi yang transparan untuk mengukur skala bencana dan hasil penanganannya.
Bukan Sekadar Berapa Minggu Api Bisa Dipadamkan
Perbandingan SBY dan Prabowo tidak cukup dilakukan hanya dengan menghitung lamanya operasi. Kondisi cuaca, karakter lahan gambut, luas wilayah terdampak, serta jumlah titik api menjadi faktor yang memengaruhi kecepatan pemadaman.
Pada era SBY, operasi terpadu di Riau menunjukkan bahwa pengerahan personel dan koordinasi antarlembaga dapat menekan titik api dalam waktu relatif singkat.
Pada era Prabowo, pemerintah juga mengerahkan sumber daya dan memperkuat operasi pemadaman. Namun, kebakaran yang meluas ke beberapa provinsi membuat keberhasilan penanganan perlu diukur secara nasional, bukan hanya berdasarkan kondisi satu daerah.
Ukuran keberhasilan semestinya mencakup penurunan luas lahan terbakar, membaiknya kualitas udara, berkurangnya dampak kesehatan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, dan kemampuan mencegah kebakaran berulang.
Publik juga membutuhkan data yang diperbarui secara berkala agar dapat mengetahui apakah target penanganan benar-benar tercapai.
Tantangan Prabowo: Memadamkan Api dan Mencegahnya Berulang
Pengalaman operasi tiga minggu pada era SBY menjadi catatan penting tentang perlunya target yang jelas dan koordinasi yang terukur dalam menghadapi karhutla.
Bagi Prabowo, tantangannya bukan hanya mempercepat pemadaman di lokasi yang terbakar, tetapi juga memastikan kebakaran di berbagai wilayah dapat dikendalikan tanpa terus menimbulkan kabut asap dan gangguan kesehatan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan penanganan karhutla tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa cepat seorang presiden mengeluarkan instruksi. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa cepat instruksi itu menghasilkan perubahan di lapangan dan seberapa kuat pemerintah mencegah bencana serupa kembali terjadi.
Jika operasi SBY pada 2014 dikenang melalui target tiga minggu di Riau, publik kini menunggu bukti terukur mengenai seberapa efektif langkah pemerintahan Prabowo mengatasi karhutla yang meluas pada 2026.
