Potensi Penyalahgunaan Rekomendasi BBM Subsidi Nelayan
INTRIK.ID – Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan telah mengambil kebijakan untuk mensubsidi Bahan Bakar Minyak ( BBM ). Pengaturan kebijakan BBM Subsidi untuk nelayan diatur dalam sejumlah regulasi yakni :
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak ( BBM ), yang mengatur tentang jenis dan penghitungan subsidi Jenis bahan BBM tertentu (JBT) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kg.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 166 Tahun 2023 tentang tata cara penyediaan anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggung jawaban dana subsidi Jenis BBM tertentu dan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, yang mengatur tentang ketentuan umum, penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran, dan pertanggung jawaban dana subsidi.
Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk pembelian jenis BBM Tertentu (JBT) dan
jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), yang mengatur tentang petunjuk teknis secara detail dan mudah dipahami oleh dinas-dinas penerbit surat rekomendasi dan konsumen pengguna di seluruh wilayah NKRI.
Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyaluran Jenis BBM tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Pada Sub Penyalur di daerah tertinggal, Terdepan, Terluar atau Terpencil, yang mengatur tentang ketentuan umum, pengajuan permohonan sub penyalur BBM, pengajuan calon sub penyalur BBM, persetujuan badan pengatur, penunjukan sub penyalur BBM, kewajiban, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
Space Iklan/0853-1197-2121
Namun Sebagus – bagusnya regulasi celah untuk penyelewengan BBM bersubsidi nelayan masih ada. Disini kita coba mengulas rekomendasi BBM subsidi nelayan dapat disalahgunakan dalam beberapa cara, antara lain:
Penjualan BBM subsidi ke pihak lain: Nelayan yang menerima rekomendasi BBM subsidi dapat menjual BBM tersebut ke pihak lain dengan harga yang lebih tinggi, sehingga menguntungkan diri sendiri. Contoh seorang nelayan yang punya rekomendasi pembelian BBM bersubsidi dijatahkan setiap hari. Sedangkan kebutuhan BBM sudah mencukupi untuk melaut. Nah selama melaut BBM yang dijatahkan diambil dijual lagi ke pihak lain.
Penggunaan BBM subsidi untuk keperluan lain :
Nelayan dapat menggunakan BBM subsidi untuk keperluan lain, seperti untuk mengoperasikan kendaraan pribadi atau generator listrik. Disini nelayan mengambil setiap hari jatah BBM dimana untuk kebutuhan selama melaut sudah tercukupi, rentang waktu beroperasi di laut BBM yang diambil digunakan keperluan lain.
Pemalsuan data nelayan :
Beberapa oknum dapat memalsukan data nelayan untuk mendapatkan rekomendasi BBM subsidi yang tidak seharusnya mereka terima. misalnya data nelayan yang sudah tidak aktif lagi melaut namun data digunakan mengambil jatah BBM.
Penyalahgunaan wewenang :
Oknum yang berwenang dalam mengeluarkan rekomendasi BBM subsidi dapat menyalahgunakan wewenang mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Disini berpotensi terjadi kerja sama antara pemilik APMS dan SPBN dan pejabat berwenang mengeluarkan rekomendasi dari data nelayan fiktif.
Pembelian rekomendasi oleh pihak tertentu:
Penerima rekomendasi dalam hal ini nelayan bisa saja menjual rekomendasi pengambilan BBM bersubsidi kepada pihak tertentu yang bukan berkepentingan untuk melaut. BBM tersebut digunakan berbagai hal yang tidak sesuai peruntukan seperti diamanahkan regulasi.
Pencegahan penyalahgunaan rekomendasi BBM subsidi nelayan dapat diminimalisir dengan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat, serta peningkatan kesadaran nelayan tentang pentingnya menggunakan BBM subsidi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Space Iklan/0853-1197-2121
Sumber: Opini Redaksi INTRIK.ID
Mungkin Suka Ini juga:
