Polda Babel Bela Stempel Hoaks terhadap Media, PWI Sebelumnya Layangkan Keberatan
Di balik penjelasan Polda Babel, polemik ini menyisakan pertanyaan mengenai batas kewenangan kepolisian dalam menyikapi produk jurnalistik.
Sebab, Undang-Undang Pers telah menyediakan mekanisme tersendiri apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan atau keberatan terhadap sebuah pemberitaan.
Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers memberikan fungsi kepada Dewan Pers untuk memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat terkait pemberitaan pers.
Mekanisme tersebut mencakup hak jawab, hak koreksi, hingga pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.
Artinya, keberatan terhadap sebuah pemberitaan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang telah diatur dalam UU Pers.
Di sisi lain, kepolisian juga memiliki kewenangan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, penggunaan diskresi tetap harus memperhatikan ketentuan hukum, prinsip proporsionalitas, serta penghormatan terhadap kemerdekaan pers.
Dengan demikian, persoalan yang kini menjadi perhatian bukan hanya apakah pemberitaan tersebut telah memenuhi standar verifikasi jurnalistik, tetapi juga apakah pemberian cap hoaks oleh institusi kepolisian merupakan langkah yang tepat dalam menyikapi karya jurnalistik.
Polemik ini menjadi ujian bagi hubungan antara kepolisian dan insan pers di Bangka Belitung. Sebab, kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalistik semestinya berjalan beriringan tanpa mengabaikan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah diatur undang-undang.
