Polda Babel Bela Stempel Hoaks terhadap Media, PWI Sebelumnya Layangkan Keberatan
Polda Babel juga mengaitkan persoalan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 6 huruf c yang mengatur peran pers dalam mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.
Polda Berdalih Tindakan Diskresi
Bagian yang menarik perhatian dalam hak jawab tersebut adalah penjelasan Polda Babel mengenai pemberian label hoaks dan tidak terverifikasi terhadap sejumlah pemberitaan media.
Polda menyebut tindakan Bidang Humas tersebut merupakan bentuk diskresi kepolisian.
Dasarnya adalah Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026.
Pasal tersebut memberikan ruang bagi pejabat kepolisian untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
UU Nomor 5 Tahun 2026 sendiri disahkan pada 17 Juni 2026.
Namun, Persoalannya Bukan Sekadar Benar atau Salah
