Perpres 79/2026 Jadi Babak Baru Tata Kelola Pertambangan Timah di Babel
Menurutnya, kepastian tersebut juga penting untuk menjaga aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pertambangan tetap berjalan dalam koridor tata kelola yang dapat diverifikasi.
Tak Hanya PT Timah
Implementasi Perpres tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, terutama dalam penyelarasan zonasi serta wilayah pertambangan.
Direktur Transformasi Perusahaan, Legal dan SDM PT Timah, Ratih Mayasari, mengatakan regulasi tersebut memperkuat kebutuhan akan pembinaan bersama agar tata kelola pertambangan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Perpres 79/2026 mendorong sinergi pembinaan yang melibatkan kementerian terkait untuk menyelaraskan zona dan wilayah penambangan secara terpadu. Kolaborasi ini memastikan bahwa seluruh rangkaian operasional pertambangan berjalan secara selaras, taat hukum, dan memberikan kepastian tata kelola jangka panjang,” terang Ratih.
PT Timah menilai implementasi Perpres 79/2026 dapat menjadi momentum untuk membangun tata kelola pertambangan timah yang lebih tertib dan transparan.
