Penggunaan ADD Jarang Terpublikasi, Ketua PWI Bangka Ajak Wartawan Perkuat Pengawasan
“Selain pengawasan, penting juga menerapkan prinsip jurnalistik yang berimbang dan beretika. Wartawan tidak hanya menyoroti potensi pelanggaran, tetapi juga memberitakan keberhasilan program pembangunan desa yang memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.
Ardam menyebut pengawasan terhadap ADD dapat dilakukan dengan pendekatan jurnalistik berbasis data. Wartawan dapat membandingkan rencana penggunaan anggaran yang tercantum dalam APBDes dengan realisasi program di lapangan.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar pemberitaan tidak berhenti pada informasi administratif, tetapi mampu menjawab apakah program yang dianggarkan benar-benar terlaksana dan dirasakan masyarakat.
“Melaksanakan fungsi kontrol sosial ADD sebaiknya dilakukan melalui investigasi berbasis data. Konfirmasi rencana anggaran dalam APBDes dengan realisasi proyek fisik maupun program pemberdayaan masyarakat kepada pihak desa serta pihak terkait lainnya,” jelas Ardam.
Selain itu, wartawan juga dapat mendorong pemerintah desa membuka informasi mengenai pengelolaan anggaran kepada masyarakat.
Salah satunya dengan melihat ketersediaan papan informasi atau bentuk transparansi lainnya yang memuat informasi terkait program dan penggunaan anggaran desa.
