Pemkab Karimun Sentil Program PPM: Jangan Berhenti Saat Bantuan Diserahkan
“Tujuan utamanya adalah meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat agar mereka mampu mandiri dalam membiayai pendidikan dan kesehatan keluarganya,” katanya.
Program Perusahaan Harus Nyambung dengan Pemda
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum konsultasi publik yang melibatkan pemerintah daerah, perwakilan masyarakat serta kelompok penerima manfaat program PPM PT Timah.
Isnaini menilai program perusahaan perlu diselaraskan dengan rencana pembangunan pemerintah daerah agar bantuan dan pemberdayaan yang dilakukan dapat mengisi kebutuhan masyarakat, bukan justru berjalan sendiri atau tumpang tindih dengan program pemerintah.
“Penting adanya sinkronisasi antara program CSR PT Timah dengan rencana pembangunan daerah agar tidak terjadi overlapping kegiatan,” ujarnya.
Ia berharap koordinasi PT Timah dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terus diperkuat untuk memastikan setiap rencana program sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
RIPPM Diselaraskan dengan Arah Pembangunan
Staf Ahli Perencana Utama Baperlitbang Provinsi Kepulauan Riau, Arif Fadillah, mengatakan pembaruan RIPPM PT Timah juga perlu mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Setiap rencana kebijakan yang dibuat dalam rangka pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan, kita berharap menyatu dengan rencana kebijakan RPJMD provinsi maupun kabupaten kota,” kata Arif.
Ia menyebut sejumlah isu strategis yang dapat menjadi perhatian dalam penyusunan program PPM, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, ekonomi berbasis maritim, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pelayanan publik, pelestarian budaya, infrastruktur, perubahan iklim serta lingkungan.
