Partai Gerindra Minta Kenaikan Tunjangan Perumahan Ditunda

Mengenai adanya rumah dinas anggota DPRD Bangka yang berlokasi di Kelurahan Kenanga semenjak periode 2004-2009 telah dikembalikan ke Pemda Bangka untuk dijadikan perumahan ASN, karena tidak sesuai dengan standar dan spesifikasi sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

“Kiranya rencana atau usulan kenaikan tunjangan perumahan anggota DPRD Kab. Bangka tidak perlu di diperdebatkan mengingat Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka masuk dalam kategori sedang dengan APBD tahun 2021 sekitar 1.1 Triliun, kami dari Fraksi Gerindra berpandangan apabila rencana atau usulan kenaikan tunjangan perumahan tersebut menyayat hati dan prasaan masyarakat Kabupaten Bangka lebih baik ditunda,” pungkasnya.(int)