“Pak kami ni dak mampu agik bayar BPJS, lah nunggak,” keluh Erin saat kampanye pasangan Hidayat Arsani-Hellyana di Kecamatan Pemali.
Sulitnya persoalan ekonomi menjadi alasan Erin. Baginya, ada yang harus lebih diutamakan. Ya persoalan kebutuhan hidup. “Saya, suami dan dua orang anak. Lumayan pak kalau harus membayar kan? Mending beli beras dulu lah yang utama,” tambahnya.
Erin sejatinya tidak sendiri. Ada 63.642 peserta yang kini tak lagi ditanggung Pemerintah Provinsi Babel per 1 September kemarin.
Ketika mendengar keluhan ini, Calon Gubernur Babel Hidayat Arsani langsung merespon. Hidayat mengakui meski di tengah kondisi ekonomi yang sulit, masyarakat tetap memerlukan akses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.
Sehingga, dia berkomitmen untuk memberikan BPJS kesehatan secara gratis bagi masyarakat jika terpilih, dengan tujuan mengurangi beban ekonomi keluarga. “Kami tidak memikirkan kepentingan pribadi, tapi nasib masyarakat yang kami cintai,” tegasnya.
Realistiskah program tersebut? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (SJSN), negara menjamin perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.
Sedangkan untuk program jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan hadir sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Hidayat Arsani menegaskan fokus utama program mereka adalah memberikan layanan kesehatan yang terjangkau untuk seluruh masyarakat Bangka Belitung, termasuk dengan menyediakan BPJS kesehatan gratis.
Menurut Hidayat, pembiayaan BPJS adalah tanggung jawab pemerintah, bukan untuk dibebankan kepada masyarakat. “BPJS masyarakat akan ditanggung pemerintah provinsi, karena Bangka Belitung ini adalah pulau kaya raya. Jadi mustahil masyarakat Babel ini sengsara jika dipimpin oleh pemimpin yang adil dan tidak mementingkan diri sendiri,” katanya.
Banyak cara menurutnya bisa melunasi dan memberikan BPJS secara gratis. Pemerintah bisa menutupnya dari pajak dan penerimaan lainnya. Royalti timah salah satunya, harus bisa diperjuangkan kembali sehingga bisa dikembalikan ke masyarakat.
Saat ini, sebagaimana diatur PP Nomor 26 Tahun 2022 royalti timah sebesar 3 persen. Hal ini dirasakan belum proporsional sehingga tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan, khususnya terkait lingkungan dan daya ungkit bagi kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, Hidayat mengingatkan pembersihan data wajib dilakukan. Pemerintah harus melakukan pendataan secara objektif. Pemerintah harus menyampaikan langsung ke masyarakat bahwa data mereka dinon-aktif. “Jangan sampai masyarakat tahu dinonaktifkan kepesertaanya ketika sedang sakit,” ujarnya.
Hidayat mengingatkan bahwa konsep tersebut harus sesuai dengan prinsip gotong royong. Prinsip ini dinilainya mencerminkan semangat Pancasila.
“Salah satu prinsip jaminan sosial adalah gotong royong. Orang sehat secara langsung membantu yang sakit, yang kaya membantu yang miskin, yang muda membantu yang tua, prinsip nilai Pancasila ini konsep gotong royong diterapkan,” bebernya.
Jauh sebelum mencalonkan diri sebagai Gubernur Babel, pria yang pernah menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Babel ini sudah terlebih dahulu menunjukkan komitmen membantu masyarakat melalui bidang kesehatan.
Sejumlah rumah sakit dibangun guna melayani masyarakat Babel. “Kesehatan adalah hak dasar yang harus dipenuhi. Saya berkomitmen untuk menghadirkan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses,” tambahnya.
Kini, Hidayat Arsani terus mengabdikan diri. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat Babel. Seperti kata BJ Habibie dimanapun engkau berada selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kau berikan.(*)
