Mendagri Perintahkan Setiap Pengadaan Barang Wajib Buatan Indonesia
(2) Wajib menggunakan Produk Dalam Negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) palin rendah 40%.
(3) Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menyusun daftar Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Lokal.
(4) Membentuk, mengelola, mengembangkan Katalog Elektronik Lokal (yang mencantumkan produk lokal) dan melaksanakan e-purchasing.
(5) Mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk mendaftarkan dan menjadi pedagang (merchant) pada marketplace dalam toko daring LKPP.
(6) Merencanakan penggunaan Produk Dalam Negeri sejak penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) barang/jasa.
Di akhir arahannya Tito mengajak seluruh pejabat di seluruh Indonesia untuk mendukung gerakan ini agar pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah menjadi lebih baik serta demi pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.
